Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat/nym)
JAKARTA, (ERAKINI) - Transformasi digital diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana, di Jakarta, Senin (13/11/2023).
“Dalam pembangunan IKN, Kementerian PUPR telah menerapkan komponen SPBE mulai dari tahapan perencanaan, konstruksi hingga monitoringnya," kata Dadang Rukmana, di Jakarta.
Salah satu implementasinya, kata Dadang, adalah dengan menerapkan prinsip collaborative work dengan memanfaatkan dan mengintegrasikan ekosistem model Building Information Modeling (BIM) dan Geographic Information System (GIS).
Selain itu, lanjut dia, untuk mendorong partisipasi publik, Kementerian PUPR telah menghadirkan kanal nusantara.pu.go.id, agar publik dapat mengakses semua informasi pembangunan IKN secara transparan dan terbuka.
Dalam pembangunan infrastruktur IKN, Kementerian PUPR juga menerapkan smart and green infrastructure, antara lain optimalisasi smart integrated sanitation urban domestic waste water management dan penerapan Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola menggunakan artificial intelligence (AI).
“Untuk memastikan IKN dapat menjadi kota baru yang berkelanjutan, pemerintah telah membentuk 5 indikator kinerja utama yang nantinya mengontrol pembangunan IKN, yang terdiri atas kesejahteraan masyarakat, ekologis dan preservasi lingkungan alami, konektivitas kawasan/transportasi, infrastruktur kawasan serta infrastruktur TIK,” kata Dadang.
Kementerian PUPR terus mempercepat transformasi digital dan inovasi untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Penerapan digitalisasi dalam SPBE merupakan salah satu pilar dalam terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Menurut Dadang, dinamika dan arah pembangunan ke depan menuntut kita untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dalam rangka untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas, cepat, efektif, efisien dan andal.
“Transformasi digital tidak hanya mengubah dari manual menjadi digital, atau hardware ke software, tetapi bagaimana mendorong literasi digital agar melek digital. Dengan kita sudah biasa atau melek digital, tentu menjadi modal menuju Indonesia Emas 2045,” kata Dadang.
Hal itu, kata dia, sejalan dengan percepatan transformasi digital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dadang menyampaikan bagaimana Kementerian PUPR mendukung pemerintahan berbasis digital salah satunya dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur.
Adapun rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN dilakukan mengingat tekanan jumlah penduduk, urbanisasi, dan lingkungan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, serta untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.
