Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp700 Miliar, Realisasi Belanja Lebih Besar dari Pendapatan

"Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara, APBN mulai mengalami defisit yang setara dengan 0,003 persen dari produk domestik bruto (PDB)," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Adapun realisasi belanja negara per Oktober 2023 mencapai Rp2.240,8 triliun atau menurun 4,7 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy) yang sebesar Rp2.350,7 triliun, sedangkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.240,1 triliun atau tumbuh 2,8 persen (yoy) dari Rp2.179,2 triliun.

Sri Mulyani memerinci, realisasi belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.572,2 triliun atau turun 5,9 persen (yoy) serta transfer ke daerah Rp668,5 triliun atau terkontraksi 1,6 persen (yoy).

Adapun belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp768,7 triliun atau tumbuh 1,9 persen (yoy) serta belanja non K/L senilai Rp803,6 triliun atau turun 12,4 persen (yoy).

Sementara itu, realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.744,6 triliun atau tumbuh 2,5 persen (yoy) serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp494,2 triliun atau meningkat 3,2 persen (yoy).

Menkeu melanjutkan, penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak senilai Rp1.523,7 triliun atau tumbuh 5,3 persen (yoy) serta kepabeanan dan cukai Rp220,8 triliun atau turun 13,6 persen (yoy).

Meski kondisi APBN secara keseluruhan mengalami defisit, dirinya mengungkapkan keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp365,4 triliun atau tumbuh 153 persen (yoy) dari Rp144,4 triliun. Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara, di luar pembayaran bunga utang.

Selain itu, realisasi pembiayaan anggaran pun membaik dengan penurunan 61,8 persen (yoy) menjadi Rp168,5 triliun pada Oktober 2023 dari Rp441,1 triliun pada Oktober 2022.