Kerugian Akibat Demo Anarkis Nyaris Rp1 Triliun, Terbesar di Jawa Timur dan Makassar

Dody menjelaskan, estimasi kerusakan infrastruktur tersebut mencakup berbagai fasilitas umum di seluruh Indonesia, mulai dari gedung DPRD yang dibakar, gerbang tol, hingga halte. Ia menegaskan bahwa perhitungan dilakukan secara menyeluruh agar langkah perbaikan bisa segera diambil.

Menurutnya, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kerugian paling besar karena sejumlah infrastruktur penting turut terbakar. Beberapa di antaranya adalah Gedung Negara Grahadi yang berstatus cagar budaya serta Kantor DPRD Kota Kediri.

Selain Jawa Timur, kerusakan terparah terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, usai insiden pembakaran Kantor DPRD Makassar pada Jumat (29/8) hingga Sabtu (30/8) dini hari. “Kira-kira yang paling besar itu Jawa Timur dan Makassar,” ucapnya.

Sebagai langkah penanganan, Kementerian PU telah menyiapkan anggaran darurat untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Dody menekankan bahwa anggaran ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan tidak akan mengganggu program strategis lainnya.

“Kami menggunakan anggaran darurat dan anggaran yang ada di kami. Pokoknya ini benar-benar kondisi tanggap darurat bagi kami. Arahannya Pak Presiden, ini kondisi tanggap darurat bagi PU,” tegasnya.

Diketahui, gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi di sejumlah kota pascameninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, saat aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8). 

Sejumlah fasilitas umum seperti gedung pemerintahan, cagar budaya, halte, hingga gerbang tol menjadi sasaran aksi pembakaran di Jakarta, Jawa Timur, dan Makassar.

Tak hanya fasilitas umum, gedung pemerintahan dan kantor kepolisian juga turut menjadi sasaran massa. Rumah pribadi anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urback, hingga Menteri Keuangan, turut dijarah massa.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan mempercayai langkah yang diambil pemerintah. Presiden juga sudah memerintahkan Polri dan TNI mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang berniat membuat kerusuhan dan penjarahan.