Pemerintah Sudah Bagikan 110 Juta Sertifikat Tanah, Jokowi: Sisanya Tugas Presiden Baru

"Tinggal sedikit sekali. Hitungan saya kemarin kalau enggak ada Covid, Covid kan 2 tahun, kalau enggak ada Covid itu selesai 126 juta. Tapi enten Covid nggih mundur sedikit, tahun depan pun rampung, pemerintah baru nanti yang menyelesaikan, tahun depan selesai," kata  Jokowi dikutip dari BPMI Setpres.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat. Adanya sertifikat tanah dapat mencegah terjadinya sengketa dan konflik lahan.

"Sehingga enggak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa. Kalau sudah pegang ini, di sini ada nama pemegang hak, luas tanah, alamat di sini semuanya komplet. Kalau ada orang datang (mengaku) 'ini tanah saya', 'bukan, tanah saya, sertifikatnya ada ini.' Sudah diam," tutur Jokowi.

Jokowi kembali mengingatkan agar tetap berhati-hati apabila ingin menggunakan sertifikat tersebut untuk agunan pinjaman di bank sebagai modal usaha. Perhitungan dan kalkulasi harus dilakukan secara detail.

"Silakan 'disekolahkan' tapi dihitung, dikalkulasi. Kalau kira-kira sebulan enggak bisa nyicil mboten sah mawon, untungnya Rp10 juta nyicilnya Rp20 juta, enggak usah, ditutup niku mengke pun. Kalau untungnya Rp20 juta, nyicilnya Rp10 juta, itu bisa, kira-kira," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam penyerahan sertifikat tanah itu yakni Ibu Negara Iriana, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Bupati Grobogan Sri Sumarni.