Tak Ada Korban Jiwa, Kodim 0724/Boyolali Ungkap Kondisi Terkini Relawan Ganjar yang Dianiaya TNI

Dia juga menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kodim Boyolali menyesalkan kasus penganiayaan tersebut.

Letkol (Inf) Wiweko Wulang Widodo menyebut, jumlah korban penganiayaan oknum TNI terkonfirmasi ada 7 orang. Dua orang saat ini masih menjalani rawat inap di RSUD Pandan Arang dan 5 orang rawat jalan.

"Saat ini masih ada dua orang yang menjalani rawat inap. Semoga kondisinya cepat pulih, sembuh sedia kala," katanya saat konferensi pers di Makodim Boyolali, Minggu (31/12/2023).

Menurut Wiweko, kasus ini bermula para anggota TNI yang sedang berkegiatan, merasa terganggu suara knalpot brong para peserta kampanye yang melintas. Kemudian, beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama, guna mencari sumber suara knalpot brong pengendara motor. 

Awalnya, para anggota TNI itu berniat untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan atau membubarkan. Namun, adu mulut tak terhindarkan sehingga terjadi penganiayaan.

"Disitulah terjadi penganiayaan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, satu orang relawan Ganjar-Mahfud dilaporkan meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka berat diduga akibat dianiaya oknum TNI di Boyolali, Sabtu (30/12/2023). 

Informasi itu disampaikan oleh Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis di Djakarta Teater, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

"Kami mendapatkan laporan dari Klaten dan Boyolali, ini laporan dan tindak kekerasan yang sangat tidak bisa diterima. Satu meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka berat," kata Todung. 

Todung mengatakan, 1 orang meninggal dunia berasal dari Klaten dan meninggal di rumah sakit. "Yang meninggal dunia ini adalah relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas oleh oknum pasangan calon yang lain," ujar Todung. 

Sementara untuk 4 korban yang mengalami luka-luka ini akibat dianiaya oleh oknum TNI, di pos TNI setempat, sehingga pihaknya mendesak Panglima TNI untuk segera mengambil tindakan