Menag Tegaskan Bakal Sanksi Berat Travel yang Nekat Bawa Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan akan memberikan sanksi berat bagi travel yang nekat membawa jemaah haji tanpa visa resmi. Menurut dia, banyaknya kasus penggunaan visa nonhaji untuk berhaji menyebabkan banyak jemaah tidak dapat masuk ke Makkah.
"Saya sudah perintahkan Pak Dirjen untuk melakukan tindakan tegas terhadap travel-travel yang seperti ini. Ada sanksi berat bagi travel-travel yang tetap nekat memberangkatkan jemaah dengan menggunakan visa di luar visa haji resmi," kata Gus Men dalam keterangan tertulisnya dikutip, Senin (10/6/2024).
Menag menuturkan, sanksi paling berat bagi travel yang memberangkatkan jemaahnya dengan visa nonhaji akan dicabut izin operasionalnya. Namun tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mendorong Imigrasi agar tidak menerbitkan visa non haji saat musim haji tiba.
"Nanti kita akan kaji dan koordinasikan dengan pihak imigrasi agar tahun mendatang, visa non haji resmi tidak terbit pada musim haji," ucap Menag yang biasa disapa Gus Men ini.
Dalam hal ini, lanjut Gus Men, ia menyadari betul setiap warga negara memiliki hak untuk bepergian ke mana pun. Tetapi, harus ada upaya agar korban jemaah haji tanpa visa resmi tidak terjadi lagi.
"Concern kita ada pada perlindungan jemaah, supaya tidak ada jemaah yang menjadi korban lagi. Kasihan, kan, sudah sampai sini, lelah, dideportasi, dan tidak bisa masuk lagi selama 10 tahun. Kasihan. Saya kira itu," ucapnya.
Tak hanya itu, Gus Men memandang persoalan tersebut menjadi pekerjaan lanjutan bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dilarangnya penggunaan visa ziarah untuk pergi haji.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang juga memberi usulan untuk penindakan terhadap travel haji dan umrah yang nakal.
"Kita merekomendasikan bagi travel yang kita sebut nakal, saya kira tidak lagi saatnya memperingatkan, tapi cabut (izin). Bagi travel yang tidak dapat izin menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah dan haji ya ditindak secara pidana," jelas Marwan pada Sabtu (8/6/2024) lalu.
















