Kurban Presiden lewat Banpres Tradisi Tahunan, MUI: Sah secara Syar’i

"Maksud dari sapi kurban dari Presiden adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya agar warga yang membutuhkan dapat merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban bersama," ujar Juri Rabu (27/5/2026).

Juri menambahkan bahwa secara personal, Presiden Prabowo tetap menunaikan ibadah kurban atas nama pribadi menggunakan dana sendiri yang disembelih dan dibagikan kepada masyarakat.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pembelian hewan kurban oleh kepala negara dengan menggunakan kas negara (APBN,) sama sekali tidak bermasalah dalam hukum Islam.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa model pengadaan ini memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam. Merujuk Hadis Riwayat Imam Bukhari, seorang pemimpin atau imam memang disunahkan membeli hewan kurban melalui Baitul Mal (kas negara).

"Dalam konteks bernegara saat ini, APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Sehingga kurban dari negara ini ditujukan murni untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas. Secara syar'i tidak ada soal," kata Prof Niam.

Lebih lanjut, MUI menilai mekanisme ini sangat logis dari sisi teknis birokrasi dan sama halnya dengan program bantuan sosial (bansos) lainnya.

"Sama seperti anggaran Banpres yang diwujudkan dalam bentuk sembako lalu didistribusikan ke masyarakat. Logikanya sama, hewan kurban ini tidak dikonsumsi pribadi oleh Presiden, melainkan langsung disalurkan ke daerah-daerah," tambah Prof Niam.

Langkah akomodatif pemerintah ini dinilai sangat kontekstual untuk menambah semarak syiar keagamaan sekaligus memperkuat ikatan sosial di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah.