Tim Ekspedisi Patriot UI Ungkap Sengkarut Lahan Transmigran di Tolihe: Penantian 12 Tahun yang Belum Berakhir

Pada keterangannya yang diterima, Senin (1/12/2025) malam, Tim Ekspedisi Patriot mendapatkan keterangan dari warga transmigrasi bahwa selama 12 tahun terakhir mereka hidup dalam ketidakpastian hak atas lahan yang dijanjikan negara. 

Program transmigrasi tahun 2012 yang memindahkan 240 Kepala Keluarga (KK) dengan iming-iming lahan 2 hektare, kini menyisakan 39 KK Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dan 7 KK Transmigran Penduduk Asal (TPA) yang masih bertahan.  

Mereka mewawancarai Gufron, salah satu transmigran asal Probolinggo, Jawa Timur. Dia datang pada tahun 2012 silam.

“Harusnya ditempatkan di Baito, tapi entah kenapa begitu sampai di sini malah ditempatkan di lokasi berbeda. Kami sudah berkali-kali pindah lokasi. Biasanya, patok itu sudah disiapkan sebelum transmigran datang, tapi di sini kami sendiri yang harus mengukur dan mematok,” kata Gufron sebagaimana diinformasikan oleh Tim Humas UI.

Pada awal kedatangan, warga transmigran UPT Tolihe terdiri dari 25 KK asal Bali, 20 KK Jawa Timur, 17 KK Jawa Tengah, 25 KK DIY, 17 KK Jawa Barat, serta 135 KK masyarakat lokal.

Namun, lebih dari separuh transmigran akhirnya memilih pergi, pulang ke daerah asal atau mencari tempat lain, karena tak kunjung mendapat kepastian atas hak lahan. Situasi ini menyisakan jejak panjang sengkarut agraria yang hingga kini belum terselesaikan oleh pemerintah daerah.

“Kami ini petani, rakyat kecil. Kami hanya berusaha mengetahui hak kami karena dalam perjanjian tertulis kami mendapatkan lahan 1 dan lahan 2. Selama 12 tahun ini kami terpaksa menumpang lahan orang dan menggarap apa yang ada untuk bertahan hidup,” tambah Gufron dalam pertemuan dengan Tim Ekspedisi Patriot UI di kediaman salah satu warga.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Konawe Selatan, Arjun, menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus mengupayakan penyelesaian berbagai persoalan yang menimpa masyarakat Tolihe. 

“Napas perjuangan itu yang terus dijaga. Berjuang yang tidak pernah putus. Saya tahu betul bagaimana mereka berupaya,” tuturnya.

Dia menegaskan komitmen bahwa proses penanganan Tolihe adalah perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi, keberpihakan, dan keteguhan sikap dari semua pihak.

Mandiri di Tengah Keterbatasan

Dari 11 kecamatan di Kawasan Transmigrasi Tinanggea, UPT Tolihe menjadi pekerjaan rumah Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja di antara banyak eks-transmigrasi lainnya yang telah berkembang dan mandiri menjadi desa di kawasan ini. 

Selama lebih dari satu dekade, warga UPT Tolihe terus menuntut kepastian hak atas tanah yang menjadi dasar mereka membangun kehidupan baru. Namun, hingga hari ini, polemik status lahan, ketidaksesuaian lokasi transmigrasi dengan SK resmi, serta ketidakjelasan tindak lanjut dari pemerintah daerah masih menjadi hambatan utama.

“Ndak kepingin ada permasalahan. Pekerjaan apa pun tetap dijalani sama teman-teman, yang penting kan halal,” tambah salah satu warga UPT Tolihe saat menceritakan kehidupan sehari-hari para transmigran.

Sejak awal ditempatkan di Tolihe, warga transmigran berusaha mandiri dengan memanfaatkan apa pun yang dapat mereka tanam. Mereka pernah menerima bantuan bibit labu, pisang, dan kedelai. Namun, karena masa panen tanaman itu cenderung bersamaan, harga di pasaran sering anjlok, membuat para petani sulit mendapatkan keuntungan yang layak.

Tak menyerah, warga mencoba peruntungan dengan bertanam tomat di luar lahan yang bukan milik Disnakertrans, sekadar menumpang agar tetap bisa mengolah tanah. Hasilnya justru jauh lebih baik. Panen melimpah, kualitasnya baik dan daya jualnya tinggi.

Melihat keberhasilan itu, warga bahkan mengundang Bupati Konawe Selatan untuk berkunjung, berharap pemerintah daerah melihat potensi yang mereka miliki.

“Kami sengaja undang bupati karena hasilnya bagus. Biar pemerintah tahu bahwa kami bisa panen baik kalau lahannya jelas,” ungkapnya.

Upaya itu dilakukan sebagai bentuk pernyataan simbolik bahwa para transmigran tidak meminta lebih, mereka hanya ingin kepastian tanah untuk bekerja dan hidup dengan layak.

Belum lagi soal sarana dan prasarana dasar yang hingga kini masih jauh dari memadai. Akses menuju UPT Tolihe sama sekali belum tersentuh pembangunan jalan aspal. Seluruh jalur yang menghubungkan permukiman warga dengan pusat kecamatan masih berupa tanah merah.

Ketika musim kemarau, debu tebal menghambat perjalanan; sementara saat hujan turun, jalan berubah menjadi lumpur licin yang nyaris tak bisa dilalui kendaraan.

“Selain jalan, air di sini juga masih sulit. Air mengandung kapur, jadi harus diendapkan dulu seharian baru bisa diminum, atau kami ambil dari luar. Ada dua sumur bor milik kelompok tani yang boleh dipakai semua warga,” ungkap salah satu warga.

Fasilitas pendidikan pun tak lebih baik. UPT Tolihe hanya memiliki satu Sekolah Dasar (SD), sementara Taman Kanak-Kanak yang dulu sempat berdiri kini sudah tidak beroperasi lagi.

SD yang ada pun beroperasi dengan keterbatasan akut: hanya 60 siswa dilayani oleh 3 ruang kelas yang tersedia. Tidak ada SMP atau SMA di kawasan ini, memaksa anak-anak harus menempuh jarak jauh dengan kondisi jalan yang tidak layak untuk melanjutkan pendidikan.

Keterbatasan infrastruktur ini memperkuat fakta bahwa selama lebih dari satu dekade, program transmigrasi di UPT Tolihe tidak hanya mengalami ketidakjelasan lahan, tetapi juga gagal menyediakan fasilitas dasar yang dibutuhkan keluarga transmigran untuk hidup dan berkembang.

Warga berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini secara transparan, adil, dan sesuai peraturan, agar kesejahteraan para transmigran dan masyarakat lokal dapat benar-benar terwujud.

Program Kolaboratif

Ekspedisi Patriot merupakan program kolaboratif Kementerian Transmigrasi dengan Universitas Indonesia dan mitra kampus lainnya. Selama 3 bulan, para peneliti multidisiplin diturunkan ke berbagai lokus dari Aceh hingga Papua untuk melakukan pemetaan dan updating perkembangan daerah-daerah eks-transmigrasi.

Tim Ekspedisi Patriot UI ditempatkan di Daerah Kawasan Transmigrasi Tinanggea ini sudah hampir genap 3 bulan berada di lokasi. Tim yang terdiri dari dosen, alumni, dan mahasiswa ini fokus dalam output 1 yaitu terkait evaluasi dan rekomendasi kebijakan. Dosen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Dian Sulistyowati menjadi ketua tim program.

Sementara Wakil Ketua Nazarudin yang merupakan Dosen Prodi Indonesia FIB UI. Alumni UI Sipin Putra (Antropologi UI 2003) dan Lulu Il Asshafa (Vokasi UI 2020), dan dua mahasiswa Clara Marella Ardhiyanti (Geografi) dan Luthfina Dhiaulhaq (Arkeologi).