Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (kemeja dan rompi hijau) saat menyerahkan secara simbolis bantuan penanganan darurat kepada pemerintah daerah pada Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Gempa di Kantor Bupati Gresik, Jawa Timur, Senin (25/3/2024). Foto: Dok BNPB
GRESIK, (ERAKINI) – Pemerintah pusat memastikan menanggung perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa di sejumlah wilayah Jawa Timur (Jatim). Selama perbaikan, pemerintah menanggung uang kontrakan Rp500.000.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana () Letjen TNI Suharyanto mengatakan, untuk rumah rusak berat akan mendapatkan biaya perbaikan sebesar Rp60 juta. Sedangkan rusak sedang Rp30 juta, dan rusak ringan Rp20 juta.
“Rusak berat diperbaiki oleh tim, rusak sedang dan ringan dibangun oleh yang punya rumah. Kalau mereka punya sumber daya silakan bangun pakai uang sendiri enggak apa-apa, nanti haknya (mendapatkan uang perbaikan) tetap dapat,” ujar Suharyanto saat memimpin Rapat Penanganan Darurat Gempa di Kantor Bupati Gresik, Senin (25/3/2024)
Selain perbaikan rumah, kata dia, BNPB juga akan memberikan dana kepada warga yang rumahnya sedang dibangun atau perbaikan. Mereka akan diberikan uang sewa kontrakan untuk sementara waktu sembari menunggu rumahnya selesai dibangun.
“Yang rusak berat, yang rumahnya sedang dibangun, ada namanya dana tunggu hunian. Satu kepala keluarga (dapat) Rp500.000, itu bisa digunakan untuk sewa rumah,” jelas Suharyanto.
Pastikan Kebutuhah Dasar Pengungsi
Suharyanto memastikan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan memenuhi kebutuhan dasar bagi warga terdampak gemba di sejumlah wilayah Jawa Timur.
“Masing-masing Kalaksa (Kepala Pelaksana BPBD), Dandim, Kapolres, dan Bupatinya, segera memastikan betul kebutuhan dasar dari penyintas bencana terpenuhi. Jangan sampai sudah menderita kerugian harta benda, asset terkena bencana, hatinya sedih, ketika di pengungsian terbatas semuanya. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Suharyanto menekankan, hingga kini masih sulit memprediksi terjadinya gempa, mengingat masih adanya gempa susulan terjadi di Jawa Timur.
"Gempa adalah bencana yang tidak bisa diprediksi. Negara-negara maju terkait teknologi bencana itu pun sampai tahun 2024 belum bisa mendeteksi kapan terjadinya gempa," ucap Suharyanto.
Pascagempa melanda, lanjut dia, sejumlah pemerintah daerah langsung mengeluarkan status darurat bencana gempa. Seperti Lamongan, Gresik, dan Surabaya. "Penetapan status darurat ini agar pemerintah pusat turun membantu (penanganan)," tuturnya.
Untuk mepercepat penanganan darurat bencana, BNPB hari ini memberikan dukungan berupa dana siap pakai (DSP) dan juga dukungan logistik peralatan kepada wilayah terdampak gempa.
“Kami juga bawa bantuan tanggap darurat ada beberapa barang, sifatnya pendahuluan, silakan digunakan. Jika kurang, diajukan,” ungkap Suharyanto.
“Kalau ada kebutuhan lebih spesifik, dicek lagi. Jangan sampai masyarakat terdampak merasa kurang,” lanjutnya.
Adapun rincian bantuan yang diberikan antara lain, DSP senilai Rp250 juta masing-masing untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik. Kemudian Rp200 juta masing-masing untuk Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kota Surabaya.
Selanjutnya, Rp150 juta masing-masing kepada Polres Gresik dan Kodim 0817. Total dana siap pakai untuk dukungan operasional penanganan bencana gempa di wilayah Jawa Timur berjumlah Rp1,2 miliar.
Selain itu, dukungan logistik peralatan berupa sembako 620 paket, hygiene kit 650 paket, selimut 600 lembar, matras 700 lembar, kasur lipat 200 lembar, terpal 300 lembar, tenda pengungsi enam set, tenda keluarga 102 unit dan makanan siap saji 200 pcs diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik.
Untuk Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kota Surabaya masing-masing mendapatkan 200 paket sembako, 200 paket hygiene kit, 200 lembar selimut, 200 lembar matras, 50 lembar kasur lipat, terpal 50 lembar, dua set tenda pengungsi dan 30 unit tenda keluarga.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Pj Gubernur Jawa Timur, Bupati Gresik, Perwakilan Pemerintah Kabuapten Lamongan dan Kota Surabaya. Kemudian perwakilan BPBD Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan Kota Surabaya, perwakilan TNI/Polri dan perwakilan BUMN/BUMD, serta organisasi perangkat daerah di wilayah terdampak gempa.
