Youth Harmony Digulirkan, PKUB Kemenag Siapkan Gen Z Jadi Garda Depan Kerukunan Bangsa

Kepala PKUB Kemenag RI, M. Adib Abdushomad, menjelaskan bahwa program ini lahir dari dinamika perubahan pola komunikasi generasi muda di era digital. Menurutnya, realitas menunjukkan bahwa anak muda menghabiskan rata-rata enam hingga tujuh jam per hari di media sosial. Kondisi tersebut menuntut hadirnya narasi tandingan yang positif agar ruang digital tidak dipenuhi konten yang memicu perpecahan.

"Mereka menghabiskan waktu enam hingga tujuh jam sehari di media sosial. Maka kita perlu menyiapkan counter-narrative agar mereka bisa menjadi agen perdamaian," katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Kerukunan Umat Beragama di Bekasi, Rabu (11/2/2026).

PKUB melalui kegiatan seperti Harmony Talks, Harmony Class, hingga Duta Kerukunan Muda, berupaya menciptakan generasi muda yang mandiri dan organik dalam menyebarkan pesan-pesan kerukunan. "Kita semua harus percaya diri. Dengan sinergi dan kolaborasi, Indonesia bisa menjadi destinasi inspiratif bagi dunia dalam hal kerukunan dan perdamaian," ungkapnya.

Selain itu, program kerja PKUB juga menekankan pentingnya pendekatan kebudayaan dan dialog antarumat beragama. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibanding pola formal yang kaku dalam menyelesaikan potensi konflik keagamaan. "Di Papua misalnya, ada enam rumah ibadah berdiri berdampingan dan masyarakatnya hidup rukun karena sering berinteraksi. Ada ruang perjumpaan di sana. Itulah kunci kerukunan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah. "Dalam sistem ketatanegaraan kita, yang mengeksekusi urusan-urusan di lapangan itu adalah pemerintah daerah. Karena itu, kolaborasi antara Kemenag dan Pemda sangat penting," ujarnya.

Pihaknya mendorong agar setiap daerah mengalokasikan anggaran yang memadai bagi program pembinaan kerukunan dan pembangunan rumah ibadah. "Kementerian Agama bukan pelaksana tunggal. Pemerintah daerah adalah ujung tombak. Karena itu, saya minta jajaran Kemenag aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan mereka,” katanya.