Prof Nasaruddin Umar Pastikan Fasilitas Publik yang Dimiliki Kemenag Ramah Disabilitas

“Maka sekolah, masjid, rumah-rumah publik, tempat-tempat publik itu harus ada akses untuk kelompok-kelompok difabel,” ujar Nasaruddin di hadapan ratusan penyandang disabilitas.

Pada kesempatan itu, Menag juga menyoroti masih banyaknya bangunan ibadah yang megah secara arsitektur, namun belum ramah bagi jamaah penyandang disabilitas. Ia mengingatkan bahwa keindahan sebuah masjid akan kehilangan makna bila tidak dapat diakses semua orang.

“Jangan sampai masjidnya cantik dan indah, tetapi tidak ada akses untuk mereka yang tidak bisa berjalan kaki naik ke lantai atas,” katanya. Ia bahkan menyebut ironi apabila suatu saat masyarakat umum pun kesulitan mengakses lantai atas karena minimnya fasilitas ramah difabel.

Menurut Nasaruddin, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar seharusnya menjadi teladan dalam penyediaan fasilitas inklusif. Ia menilai sejumlah negara Barat justru lebih maju dalam hal perancangan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas.

“Di Barat, bahkan uang mereka ramah difabel. Dolar dapat dibedakan lewat tekstur sehingga tunanetra bisa mengenali nilai uang itu. Kita juga mulai menuju ke sana, namun masih banyak yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Menag menekankan pentingnya memperkuat layanan pendidikan inklusif. Ia menilai kreativitas dan karya anak-anak difabel menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi potensi intelektual dan daya cipta mereka.

“Kita menyaksikan betapa hebatnya anak-anak itu mampu menciptakan banyak hal yang di luar akal sehat kita,” ujar Nasaruddin.

Kementerian Agama, lanjutnya, telah mengembangkan sekolah ramah difabel yang dilengkapi fasilitas aksesibel, seperti bangunan khusus, toilet dan mushala yang dirancang inklusif, dapur untuk pembelajaran vokasional, hingga perangkat pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik.

Ia juga memberikan perhatian kepada peran orang tua anak difabel. “Di balik anak difabel yang berkembang baik, ada orang tua yang penuh kesabaran. Karena itu mereka juga patut mendapatkan apresiasi,” katanya.

Selain sektor pendidikan, layanan transportasi bagi siswa difabel juga menjadi perhatian Kementerian Agama. Menag menegaskan negara tidak boleh membiarkan bentuk diskriminasi apa pun dalam layanan publik, termasuk dalam aspek mobilitas.

Ia mengajak seluruh pengelola fasilitas publik untuk lebih memperhatikan detail kecil yang menentukan kenyamanan penyandang disabilitas, mulai dari ram kursi roda, jalur pemandu tunanetra, toilet khusus, hingga akses menuju ruang ibadah dan perpustakaan. Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan perpustakaan braille dan sarana penunjang belajar lain.

“Kalau ingin membuat Tuhan tersenyum, buatlah kelompok difabel itu tersenyum. Kalau ingin melihat Tuhan cemberut, buatlah mereka tersiksa,” ujarnya.