Perusahaan SAP Asal Jerman Suap Pejabat RI, Kementerian Kelautan dan BAKTI Kominfo Terseret

Adapun penyuapan yang dilakukan berbentuk uang tunai, sumbangan politik, transfer elektronik, serta beragam barang mewah. Atas kasus tersebut, SAP diminta membayar denda senilai US$ 220 juta atau setara Rp3,4 triliun. SAP telah menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA) selama tiga tahun.

Selanjutnya, SAP akan membayar denda pidana sebesar $ 118.8 juta (Rp 1,8 triliun) dan penyitaan administratif sebesar $ 103.396.765 (Rp 1,6 triliun), dikutip dari laman resmi DOJ, Senin (15/1/2024).

SAP juga akan terus bekerja sama dengan DOH dalam setiap proses investigasi yang sedang berlangsung atau di masa depan selama jangka waktu DPA. DOJ mengatakan SAP melalui beberapa kaki-tangannya telah terlibat dalam skema penyuapan beberapa pejabat di Indonesia dalam periode 2015 dan 2018.

Inspektur Pos yang bertanggung jawab atas Investigasi Kriminal, Eric Shen, mengatakan pihaknya bersama dengan FBI dan DOJ akan terus mengikuti jejak suap dan korupsi internasional SAP yang tersebar luas hingga ke Afrika Selatan dan Indonesia.

Sementatra itu, BAKTI Kominfo mengatakan pada 2018 lalu lembaga tersebut memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis. Hal itu dilakukan pasca BP3TI diganti menjadi BAKTI Kominfo melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI.

"BLU BAKTI menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp. 12.6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku," kata BAKTI Kominfo melalui keterangan resminya.

Terkait laporan suap dari SAP, BAKTI Kominfo juga mengatakan akan melakukan pemeriksaan internal.

"Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, BAKTI berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi," ujar lembaga itu.