“Prediksi puncak mudik pertama yaitu tanggal 20 dan puncak mudik kedua tanggal 24,” ujar Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Irjen Agus menjelaskan, prediksi puncak arus mudik bisa berubah apabila pemerintah dan para pemangku kepentingan menetapkan skema WFA atau WFH bagi karyawan pada 22, 23, dan 24 Desember 2025.
“Ketika kami rapat dengan kementerian dan lembaga di tanggal 22, 23, 24, itu nanti ada work from anywhere atau mungkin work from home, itu juga nanti akan bisa bergeser. Karena rangkaian pergerakan menuju Trans Jawa dan Merak–Lampung itu mungkin akan mendahului,” jelasnya.
Sementara itu, arus balik libur Nataru diprediksi terjadi dua kali, yaitu pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026. Serupa dengan arus mudik, prediksi arus balik Nataru 2025/2026 juga dapat berubah bila pemerintah menetapkan WFH atau WFA pada 29, 30, dan 31 Desember bagi para pegawai.
Terkait ketentuan WFH yang akan diberlakukan pemerintah, kata dia, Korlantas masih melakukan rapat marathon dengan Mabes Polri serta kementerian terkait dalam rangka pelaksanaan Operasi Lilin 2025.
Daerah Berpotensi Macet
Dalam RDP itu, Kakorlantas juga memaparkan prediksi arus kendaraan. Ia memperkirakan sedikitnya 2,9 juta kendaraan bakal memadati jalur libur Nataru 2025/2026, yang berpotensi menimbulkan kemacetan di sejumlah titik utama.
“Kami laporkan proyeksi volume lalu lintas keluar saat Nataru, proyeksinya 2.915.318 kendaraan. Prediksi Nataru meningkat 12,2 persen dibanding hari normal, dan naik 0,9 persen terhadap 2024,” katanya.
Dalam paparannya, Kakorlantas menjelaskan kesiapan Polri menghadapi Operasi Lilin dalam rangka pengamanan libur Nataru 2025/2026, termasuk peningkatan pelayanan publik selama masa puncak perjalanan.
Irjen Agus belum dapat memastikan apakah akan diterapkan rekayasa lalu lintas seperti contra flow maupun one way. Ia menegaskan bahwa kebijakan rekayasa lalu lintas akan ditentukan berdasarkan traffic counting di lapangan.
“Kalau (Operasi) Ketupat bisa sampai 90 persen. Artinya, prediksi total traffic counting di tol dan jalan arteri itu seperti VN+2 persen. Jadi masih bisa kita kendalikan apakah nanti akan diberlakukan contra flow atau one way. Tentunya, command center di KM 29 akan menilai kondisi tersebut,” bebernya.
Selain itu, Irjen Agus mengatakan seluruh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) telah memahami karakteristik wilayahnya masing-masing, sehingga dapat menentukan kapan skema one way perlu diberlakukan.
“Termasuk wilayah yang mungkin akan terjadi one way seperti Gadog, Mengkreng di Jawa Timur, Batu di Malang, termasuk Canggu di Bali. Para direktur lalu lintas sudah sangat menguasai wilayahnya. Jadi kapan kepadatan harus ditangani dan bagaimana cara bertindak itu sudah dipahami,” tuturnya.
Dalam RDP tersebut turut hadir Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo, Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol Prianto, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin, serta seluruh Dirlantas dari berbagai daerah di Indonesia.
