Apkasi Gandeng Traction Energy Asia dan KEM Luncurkan E-Learning Perencanaan Pembangunan Daerah

Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang mengatakan, rencana pembangunan daerah tidak bisa lepas dari rencana pembangunan nasional yang terekam dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Hal ini menjadi acuan dalam daerah merencanakan pembangunannya, di mana Visi Indonesia Emas 2045 mengandung cita-cita pembangunan nasional untuk mewujudkan “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan".

"Artinya, dengan adanya diksi berkelanjutan, maka penyusunan, perumusan, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan pembangunan daerah berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.

Sarman mengungkapkan, pemerintah daerah saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam menyusun dan menyempurnakan berbagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi tersebut di antaranya keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan isu pembangunan berkelanjutan serta minimnya program peningkatan kapasitas.

"Hal ini disadari oleh Apkasi sebagai wadah pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, dan bersama dengan Traction Energy Asia dan Koalisi Ekonomi Membumi, tergerak untuk memberikan solusi atas tantangan pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten selaku anggota Apkasi," ucapnya.

Konkritnya, Apkasi bersama Traction dan KEM meluncurkan sebuah platform pembelajaran daring atau E-Learning mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah Berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan dan akses terhadap peningkatan kapasitas ASN di pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan serta pengayaan isu pembangunan berkelanjutan di daerah.

"Peluncuran ini akan diikuti kegiatan serial bimbingan teknis rancangan awal RPJMD dan Strategi Pengembangan Komoditas Lestari Daerah," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, lanjut Sarman, mayoritas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah (RPJPD) 2005-2025 akan berakhir pada 2025. Momen ini merupakan peluang untuk memasukkan isu berkelanjutan yang tanggap bencana ke dalam RPJPD 2025-2045 mengingat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 telah memasukkan unsur pembangunan berkelanjutan melalui Visi Indonesia Emas 2045.

Direktur PEIPD, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Bob Sagala yang hadir sebagai keynote speaker menekankan bahwa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional, dan pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pemerintahan daerah.

"Pemerintah daerah memang bertanggungjawab menyejahterakan warganya melalui pembangunan di daerahnya masing-masing. Ini menunjukkan betapa pentingnya pembangunan daerah di Indonesia ini, dan kami dari Ditjen Bangda Kemendagri punya kewajiban untuk memfasilitasi pemerintah daerah se-Indonesia agar pembangunan daerah bisa berjalan efektif dan efisien," paparnya.

Bob menambahkan, secara organisasi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien diperlukan perencanaan yang baik. Secara regulasi ada amanah dari UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan tegas bahwa Kemendagri sebagai pembina umum daerah otonom, di mana ada 10 bidang pembinaan dan salah satunya terkait pembangunan daerah.

Dalam hal pembinaan ini, kata dia, Kemendagri tidak bisa sendirian. Oleh karenanya pihaknya membuka diri dan mengajak semua pihak, kementerian/Lembaga, melakukan pembinaan kepada daerah.

"Termasuk hari ini ada Apkasi, Traction Energy Asia dan Koalisi Ekonomi Membumi berkontribusi untuk bagaimana memastikan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya dilihat dari sudut pandang yang sempit, hanya memikirkan sisi ekonomi semata, namun juga bagaimana memikirkan sisi keberlanjutannya," terangnya.

Bob memberikan apresiasi kepada Apkasi, Traction Energy Asia dan Koalisi Ekonomi Membumi yang secara kongkrit memberikan kontribusi di dalam ikut mendampingi jalannya pembangunan daerah menjadi lebih baik serta lebih efektif dan efisien melalui penyediaan portal e-learning.

"Kami mengajak kepada seluruh pemerintah daerah, khusus pemerintah kabupaten untuk bisa memanfaatkan platform pembelajaran yang mudah diakses dari mana saja dengan beragam device," tambahnya.

Bob juga menambahkan dalam perspektif input yang dibutuhkan di dalam organisasi, ada dua hal penting yang tidak boleh diabaikan, yakni SDM dan teknologi yang digunakan.

"Hari ini dengan diluncurkannya E-Learning Perencanaan Pembangunan Daerah, kami yakin akan membantu dari sisi teknologi yang akan digunakan dan juga akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas SDM di kabupaten," katanya.

Ia berharap Apkasi akan selalu menjembatani Kemendagri dengan networkingnya untuk bisa membantu jalannya pembangunan di daerah.

"Kami membuka diri ke berbagai pihak untuk ikut bersama-sama melakukan pembinaan kepada daerah supaya pembangunan daerah bisa betul-betul punya pandangan yang lebih proporsional baik dari sisi ekonominya maupun dari sisi keberlanjutannya," tukasnya.