7 Fakta Kasus Korupsi Pariwisata Sleman, Seret Eks Bupati Sri Purnomo

4.Diduga menyalurkan dana ke kelompok masyarakat tertentu
Dalam penyidikan, SP diduga menyalurkan dana hibah ke kelompok masyarakat sektor pariwisata yang tidak termasuk dalam kategori desa wisata atau desa rintisan wisata. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan aturan hibah dan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tertanggal 9 Oktober 2020.

“Modusnya dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur pemberian hibah pariwisata, lalu menetapkan kelompok masyarakat tertentu sebagai penerima,” ujar Bambang.

5.Kerugian negara Rp10,9 miliar
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY menghitung kerugian negara akibat dugaan penyalahgunaan dana hibah tersebut mencapai Rp 10,9 miliar.

6.Pasal yang disangkakan
Atas perbuatannya, SP disangkakan dengan Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

7.Ratusan saksi telah diperiksa
Hingga kini, penyidik telah memeriksa sekitar 300 saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen serta perangkat elektronik. Sri Purnomo sendiri sudah dua kali dimintai keterangan saat masih berstatus saksi.

“Terkait kemungkinan adanya tersangka lain, penyidik masih melakukan pendalaman. Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini,” kata Bambang.