Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bawa
penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 harus mempertimbangkan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar utama pertimbangan penting agar kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kepentingan pekerja/buruh sekaligus keberlangsungan usaha. Menaker sudah menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.