Amsal Sitepu Bersama Purnawirawan Jaksa-Polri dan Ahli Hukum Ajukan Amicus Curiae untuk Kasus Gus Yaqut
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Videografer Amsal Christy Sitepu atau Amsal Sitepu yang sempat menjadi korban kriminalisasi hukum, bersama sejumlah purnawirawan jaksa, purnawirawan Polri, dan ahli hukum mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024. Salah satu terdakwa dalam perkara tersebut adalah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.
Amsal mengatakan, pengajuan amicus curiae tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum, khususnya untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambil pejabat negara.
Hal itu disampaikan Amsal seusai mengikuti sidang lanjutan perkara kuota haji tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
"Jadi, kedatangan hari ini, kehadiran saya di sini bersama teman-teman pendukung dewan amicus curiae bersama dengan banyak, kami ajukan bersama dengan ada beberapa purna jaksa juga, purnawirawan Polri juga, dan ahli hukum dan ahli pidana juga di sini," ujar Amsal kepada awak media.
Amsal menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengajuan amicus curiae tersebut adalah potensi kriminalisasi terhadap kebijakan pejabat negara. Menurut dia, persoalan dugaan kerugian keuangan negara tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi.
Dia khawatir, apabila setiap kebijakan yang dianggap menimbulkan kerugian negara langsung dipidanakan, pejabat yang bekerja secara bersih justru akan takut mengambil keputusan.
"Yang kami tantang di sini adalah kriminalisasi kebijakan. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita berbicara tentang kerugian keuangan negara, ini bukan hanya berbicara tentang Gus Yaqut aja, tapi untuk orang-orang pejabat-pejabat yang bersih yang suatu saat pasti takut mengambil kebijakan yang kalau dihitung-hitung ada kerugian negaranya," tuturnya.
Lebih jauh, Amsal menilai, penegak hukum seharusnya lebih dahulu membuktikan unsur pidana yang menyebabkan timbulnya kerugian negara. Unsur tersebut dapat berupa pemerasan, suap, ataupun gratifikasi.
"Jadi sebenarnya yang kita tekankan adalah jangan bertumpu pada kerugian negaranya, tapi unsur pidananya. Jadi unsur pidana yang menyebabkan kerugian negara, apakah itu ada pemerasan, suap, atau gratifikasi," ujarnya.
Amsal mengaku telah mengikuti perkembangan persidangan perkara Gus Yaqut. Berdasarkan pengamatannya terhadap keterangan yang disampaikan selama persidangan, ia menilai belum ditemukan unsur pidana sebagaimana yang dimaksud.
"Dan kita lihat di perkara Gus Yaqut ini, kami melihat mengikuti dari persidangan itu tidak ditemukan unsur pidana tersebut," ucapnya.
Selain persoalan unsur pidana, Amsal juga menyoroti anggapan bahwa kebijakan pembagian kuota haji tambahan menyebabkan jemaah haji reguler yang telah mendaftar harus menunggu lebih lama. Menurut dia, anggapan tersebut tidak tepat jika melihat jumlah jemaah haji reguler yang diberangkatkan pada 2024.
Amsal menyebut, jumlah jemaah haji reguler yang diberangkatkan pada tahun tersebut mencapai sekitar 241.000 orang. Jumlah itu lebih besar dibandingkan dengan pemberangkatan pada 2023 yang mencapai sekitar 203.000 jemaah.
"Padahal itu salah. Pada tahun 2024 itu adalah haji reguler yang terbesar jumlahnya yang diberangkatkan dalam sejarah. Kalau aku enggak salah itu berjumlah 241.000," kata Amsal.
"Padahal di tahun sebelumnya hanya 203.000 haji regulernya. 2025: 203.000," ucapnya lagi.
Amsal mengingatkan bahwa kriminalisasi terhadap kebijakan berpotensi membuat pejabat negara enggan mengambil keputusan, meskipun kebijakan tersebut diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, melalui pengajuan amicus curiae, Amsal dan sejumlah tokoh tersebut berharap hakim dapat mempertimbangkan persoalan kriminalisasi kebijakan secara lebih luas.
Untuk diketahui, amicus curiae atau sahabat pengadilan merupakan pihak ketiga, baik individu, kelompok, maupun organisasi, yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara. Pihak tersebut secara sukarela memberikan pendapat, informasi, analisis hukum, atau keahlian kepada pengadilan untuk membantu hakim memahami persoalan hukum yang sedang diperiksa.
Adapun dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan ini, Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya. Mereka adalah mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.
Perkara tersebut berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024. Melalui keputusan tersebut, kuota haji tambahan dibagi dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pembagian tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam aturan tersebut, proporsi kuota haji ditetapkan sebesar 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Namun, dalam persidangan, sejumlah ahli yang dihadirkan pihak KPK maupun kubu Gus Yaqut memberikan pandangan hukum berbeda terkait kewenangan menteri dalam menetapkan pembagian kuota tambahan. Keterangan para ahli tersebut menjadi bagian dari materi yang dipertimbangkan majelis hakim dalam proses pembuktian perkara.


















