Resmi Jadi Negara Kelas Menengah, Ini Strategi Pemerintah Pertahankan Ekonomi Nasional

Diukur berdasarkan GNI per kapita pada tahun sebelumnya, maka Bank Dunia menetapkan Indonesia sebagai negara kelas menengah atas.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah saat ini terus melakukan berbagai strategi khusus untuk menjaga momentum perekonomian nasional.

Beberapa strategi yang dimaksud, antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), melaksanakan program nilai tambah termasuk program hilirisasi sumber daya alam (SDA), dan meningkatkan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja dalam skala luas.

"Dengan demikian, Indonesia telah mencapai tonggak penting dengan merebut kembali statusnya sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas menurut klasifikasi Bank Dunia yang diperbarui pada Juli 2023,” kata Menko Airlangga, Kamis (10/8/2023).

Menko Airlangga saat ini menjelaskan, R&I Rating Agency telah menaikkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif, dan mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia di BBB+.

Peningkatan tersebut didukung oleh kinerja ekonomi yang kuat dan ketahanan ekonomi yang terjaga, serta pengendalian inflasi yang baik.

Kondisi itu, juga didukung oleh kontribusi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan prospek pembiayaan investasi yang baik di Indonesia yang tercermin dari afirmasi sovereign rating Indonesia oleh berbagai lembaga pemeringkat internasional.

Peningkatan investasi di daerah sendiri didukung oleh Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang mengatur beberapa aspek yang dapat meningkatkan kualitas iklim investasi.

“Perlu juga diupayakan terobosan investasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merumuskan kebijakan yang mendukung iklim investasi yang baik,” ujarnya.

Menko Airlangga menilai, adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah juga membantu upaya percepatan otonomi daerah berdasarkan kemampuan dan kapasitas masing-masing daerah.

Pemerintah daerah juga dapat menggunakan instrumen alternatif lain untuk mendukung kemandirian fiskal melalui obligasi daerah/sukuk dan Dana Abadi Daerah (DAD).

Instrumen-instrumen tersebut dapat menimbulkan efek pengganda (multiplier effect), sekaligus sebagai dana cadangan pada saat situasi darurat.

Saat ini Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan kapasitas fis