Menhut Bela Hashim soal Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Sebut Studi Sudah sejak 1990
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan rencana pemindahan atau translokasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banteng, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, bukan gagasan baru, apalagi ide dari pengusaha dan politikus Hashim Djojohadikusumo.
Wacana tersebut, menurut dia, telah melalui pembahasan dan kajian konservasi sejak awal 1990-an.
Raja Juli pun menepis anggapan yang mengaitkan adik kandung Presiden Prabowo Subianto itu dengan munculnya gagasan pemindahan habitat satwa langka tersebut. Dia menegaskan, rencana penyediaan habitat alternatif bagi badak Jawa merupakan bagian dari upaya konservasi yang telah lama dikaji pemerintah.
“Seolah-olah ide untuk memindahkan atau translokasi badak Jawa yang ada di Ujung Kulon ke Alas Purwo itu idenya Pak Hashim. Bukan, ini adalah studi yang sudah lama dilakukan,” kata Raja Juli dalam keterangan resminya, Minggu (22/11/2026).
Dia menjelaskan, pembahasan mengenai pengembangan habitat alternatif badak Jawa bahkan telah dimulai sejak 1991. Saat itu, Pulau Panaitan dan Gunung Honje dipertimbangkan sebagai lokasi pengembangan populasi di kawasan Ujung Kulon.
“Wacana pengembangan habitat alternatif badak Jawa telah menjadi pembahasan pemerintah sejak awal 1990-an. Pada 1991, Pulau Panaitan dan Gunung Honje dipertimbangkan sebagai lokasi pengembangan populasi di kawasan Ujung Kulon,” ujarnya.
Raja Juli juga menanggapi pemberitaan yang mengaitkan Hashim dengan dugaan ancaman terhadap habitat badak Jawa. Kata dia, anggapan tersebut tidak sejalan dengan rekam jejak dan komitmen Hashim dalam mendukung pelestarian satwa liar.
“Beliau merupakan seorang pengusaha yang memiliki komitmen sangat dalam dan sangat panjang untuk konservasi satwa liar. Kalau kemudian diberitakan bahwa beliau justru akan menghancurkan habitat badak Jawa, itu sama sekali tidak masuk akal,” tegasnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan pemberitaan salah satu media cetak nasional pada 20 Maret 1991, pemerintah kala itu telah mempertimbangkan pengembangan program pembiakan badak Jawa. Pembahasan mencakup pemanfaatan kawasan alternatif hingga kemungkinan pengembangbiakan dalam kandang di sejumlah kebun binatang.
Wacana tersebut kemudian berkembang pada 1996–1997 melalui penyusunan strategi dan rencana konservasi badak Jawa. Dokumen itu memuat usulan pengembangan kawasan Gunung Honje serta pembentukan populasi kedua di luar Semenanjung Ujung Kulon.
Sejumlah kawasan, seperti Karang Ranjang, Kalejetan, dan Legon Pakis, turut diusulkan untuk mendukung penelitian dan pengembangan konservasi. Namun, pengembangan kawasan tersebut merupakan bagian dari perluasan kawasan suaka dan harus dibedakan dari rencana pembentukan populasi kedua di luar semenanjung.
Di sisi lain, rencana translokasi juga menuai keberatan. Pada periode yang sama, Yayasan Lembaga Alam Tropika Indonesia (Latin) menyoroti risiko kematian badak selama proses pemindahan serta pentingnya memperbaiki kualitas habitat utama di Ujung Kulon.
Latin turut mendorong perlindungan kawasan Gunung Honje dari tekanan aktivitas manusia yang berpotensi mengganggu kelangsungan habitat. Keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan juga dinilai menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan konservasi jangka panjang.
Menurut Raja Juli, dinamika pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa translokasi badak Jawa bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Gagasan itu telah melewati perdebatan panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari keselamatan satwa hingga kesiapan lingkungan dan pengelolaan kawasan.
“Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa gagasan translokasi badak Jawa telah melalui pembahasan panjang dengan berbagai pertimbangan ilmiah. Kajian tidak hanya menyangkut lokasi pemindahan, tetapi juga keselamatan satwa, kondisi lingkungan, dan kesiapan pengelolaan kawasan,” tandasnya.
Alas Purwo Belum Diputuskan
Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, kiko kembali masuk dalam pembahasan sebagai calon habitat kedua badak Jawa.
Namun, Kementerian Kehutanan menegaskan belum ada keputusan final untuk menetapkan Alas Purwo sebagai lokasi translokasi. Rencana tersebut masih membutuhkan kajian ilmiah lebih lanjut guna memastikan kesesuaian habitat, keamanan satwa, serta keberlanjutan populasi badak Jawa.
Pemerintah menempatkan rencana pemindahan badak Jawa sebagai agenda konservasi jangka panjang yang harus didasarkan pada pertimbangan ilmiah, bukan semata-mata gagasan atau kepentingan pihak tertentu.

















