Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando ditunjuk sebagai komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan. Foto: Dok PSI
JAKARTA, (ERAKINI) - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando ditunjuk sebagai komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan. Lantas berapa yang akan diterima Ade Armando?
Gaji direksi serta komisaris PLN Nusantara Power tidak diungkap secara spesifik dalam informasi publik. Namun, berdasarkan informasi remunerasi PT PLN (Persero), gaji atau remunerasi yang diterima Dewan Komisaris lumayan tinggi.
PT PLN Indonesia Power, yang sebelumnya bernama PT Indonesia Power, merupakan Subholding PT PLN yang memegang peranan strategis dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Kegiatan utama bisnis perusahaan saat ini yakni sebagai penyedia solusi energi yang meliputi penyediaan tenaga listrik melalui pembangkit tenaga listrik yang tersebar di Indonesia serta pengembangan bisnis Beyond kWh.
Dikutip dari buku laporan tahunan 2023 PT PLN (Persero), Jumat (4/7/2025), penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris BUMN beserta perubahannya Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
Sesuai peraturan tersebut, remunerasi Dewan Komisaris terbagi atas Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari Gaji Direktur Utama dan Komisaris lainnya sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.
Berdasarkan hasil RUPS Kementrian BUMN Nomor SR-46/Wk1.MBU.A/07/2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, besaran remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan sesuai keuangan perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Penetapan besaran remunerasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan faktor lain yang relevan, serta menggunakan faktor penyesuaian industri dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis secara terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness), serta kelangkaan sumber daya manusia.
Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan, dan tantiem dengan perincian sebagai berikut:
1. Honorarium per Bulan
Komisaris Utama: Rp211 juta.
Komisaris: Rp190 juta.
2. Tunjangan
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan: 1 bulan honorarium.
- Tunjangan Transportasi: 20% dari honorarium.
- Asuransi Purna Jabatan: Premi yang ditanggung oleh perusahaan 25% dari honorarium dalam 1 tahun.
3. Fasilitas
- Fasilitas kesehatan: Diberikan dalam bentuk asuransi atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian, dengan termasuk 1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 tahun (belum bekerja/belum menikah).
- Fasilitas bantuan hukum: Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebesar pemakaian).
Remunerasi dan fasilitas ini adalah yang didapat oleh Dewan Komisaris PT PLN selaku induk perusahaan PLN NP. Remunerasi dan fasilitas Dewan Komisaris PLN NP lebih rendah dari PT PLN, namun nilainya diperkirakan tidak terlalu jauh beda.