Dana Beasiswa LPDP Sudah Mencapai Rp140 Triliun, Pemerintah Buka Opsi untuk Pelatihan Prakerja

Airlangga menyebutkan revisi skema ini sejalan dengan usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menyempurnakan sistem LPDP. Bahkan, Presiden menyebut ingin penerima beasiswa LPDP ditambah untuk periode selanjutnya.

Airlangga juga mengungkap pilihan lain agar dana LPDP dialihkan ke dalam dana abadi sektor pariwisata. Namun, beberapa pilihan ini masih dikaji oleh pemerintah.

“PR (Pekerjaan Rumah) dari Pak Presiden untuk menyempurnakan LPDP, khususnya bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan dan ditambah untuk menjadi dana abadi sektor tourism,” katanya.

Menurut dia, Program Kartu Prakerja yang sudah dilakukan sebelumnya telah membantu masyarakat Indonesia yang ingin memiliki dan meningkatkan keterampilan.

Melalui sejumlah pelatihan di dalamnya, para peserta dapat mengembangkan kompetensi mereka agar siap berwirausaha dan bekerja di suatu tempat.

“Jadi, salah satu pelatihan yang menjadi success story kan melalui Kartu Prakerja. Saat pendidikan kita terbatas tapi dengan pelatihan yang lebih masif, itu juga bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan lapangan kerja atau kembali masuk ke kerja,” tukasnya.

Menurut dia, program pelatihan seperti Kartu Prakerja ini mendapat sambutan baik dari pihak internasional. Bahkan beberapa negara juga tertarik untuk mengadopsi program ini. Laos, Thailand, dan Kamboja ingin meniru program tersebut.

“Dan itu diapresiasi baik oleh UNDP dengan Queen Maxima (Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Inklusi Keuangan yang juga Ratu Belanda, Máxima Zorreguieta Cerruti),” kata Airlangga.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya mengungkapkan, setiap tahun pemerintah menyisihkan 20 persen alokasi dana pendidikan untuk LPDP. Rata-rata setiap tahunnya berjumlah sekitar Rp20 triliun.

Alokasi anggaran yang kerap dikenal sebagai "dana abadi" LPDP itu saat ini sudah terkumpul hampir Rp140 triliun. Oleh karena itu, pemerintah membuka opsi agar anggaran pendidikan sebanyak 20 persen, yang disalurkan ke dana abadi LPDP, itu dihentikan.

Dana 20 persen dari anggaran itu dialihkan untuk membenahi riset dan pengembangan perguruan tinggi. Namun, Mendikbud periode 2016-2019 ini memastikan pengalihan anggaran ini tidak menyetop jalannya program LPDP.

"Alokasi anggaran untuk riset dinaikkan, termasuk alokasi biaya beasiswa, termasuk pendidikan untuk ke perguruan tinggi, Diploma, S1, S2, S3, bisa ditingkatkan," katanya. (ant)