Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare, Ini Alasannya
Abdul Rahman Ahdori
RIAU, (ERAKINI) - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare.
Pencabutan izin tersebut dilakukan setelah Satgas PKH menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola perusahaan tersebut.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, pelanggaran yang ditemukan antara lain dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perambahan kawasan hutan, hingga kerusakan kawasan lindung.
"Penertiban tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan Satgas PKH terhadap sejumlah pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, yaitu mulai dari dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perambahan kawasan hutan, hingga kerusakan kawasan lindung," kata Barita seperti dilansir dari Antara, Jumat (20/11/2026).
Pencabutan izin PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PKH, ditemukan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam areal perizinan perusahaan tersebut. Selain itu, terdapat bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare dan kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Barita menambahkan, Satgas PKH juga menemukan persoalan terkait perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.
"Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera," lanjutnya.
Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh aktivitas di dalam areal PBPH PT RAPP harus dihentikan. Kawasan tersebut selanjutnya kembali berada dalam penguasaan negara.
Meski demikian, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab hukum atas berbagai pelanggaran yang ditemukan.
Barita menegaskan, langkah penertiban tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

















