JAKARTA, (ERAKINI) - Luhut Binsar Pandjaitan tetap mendapat tempat di era Pemerintahan . Bahkan, Luhut mendapat dua jabatan sekaligus dalam 2024-2029.
Prabowo melantik Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10/2024). Ini merupakan jabatan kedua yang diemban Luhut setelah sebelumnya dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada 21 Oktober.
Luhut dan Prabowo pada Pilpres 2019 merupakan dua tokoh yang sangat berseberangan. Maklum, Luhut merupakan orang kepercayaan Jokowi, lawan Prabowo waktu itu. Namun, usai pilpres hubungan keduanya kembali mencair, seiring masuknya Prabowo dalam kabinet.
Luhut dikenal sebagai sosok penting dan sentral dalam dua periode kabinet Pemerintahan Jokowi. Luhut mendapat kepercayaan dari Jokowi untuk mengurusi banyak hal. Tak salah bila publik melabeli Luhut sebagai Menteri Semua Urusan.
Sebelum pelantikan Kabinet Merah Putih, Luhut berulang kali menyebut akan pensiun dari kabinet. Luhut menyarankan Prabowo mencari anak-anak muda dalam pemerintahan. Pada beberapa kali kesempatan, Luhut juga menyatakan menolak tawaran menjadi menteri di Pemerintahan Prabowo. Meski demikian, Luhut tetap siap membantu Prabowo, namun kapasitasnya sebagai penasihat.
"Ya kalau memberi nasihat saya mau, karena itu buat NKRI. Tapi kalau untuk menteri, saya sudah bilang, terutama istri saya, sudah bilang (untuk) pensiun," ujar Luhut dalam sebuah kesempatan.
Namun di luar dugaan, Luhut tetap bersedia dipercaya sebagai Ketua DEN. Lantas apa tugas Luhut di DEN? DEN sebenarnya sudah ada pada era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui tahun 1999.
Gus Dur kala itu membuat DEN sebagai lembaga penasehat di bidang ekonomi dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi.
Kala itu, Gus Dur menunjuk Emil Salim sebagai ketua didampingi Subiakto Tjarawerdaya sebagai wakil ketua dan Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretaris.
Namun DEN ini akhirnya "dimatikan' karena sempat memicu ketegangan antara Gus Dur dengan Wakilnya Megawati Soekarnoputri. Sebab fungsi DE diannggap tumpang tindih dengan kementerian yang mengurusi Ekonomi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, ada perbedaan mendasar antara Kemenko Perekonomian dengan DEN yang kembali dihidupkan Prabowo. DEN sifatnya hanya lebih memberikan masukan kepada Presiden langsung soal kebijakan ekonomi. Sedangkan Kemenko Perekonomian bertugas mengkoordinasi kementerian teknis.
Rekam Jejak Karier Luhut
Tugas baru Luhut sebagai Ketua DEN dan Penasihat Khusus Presiden semakin memperkuat rekam jejak kariernya dalam pemerintahan.
Luhut telah dipercaya oleh tiga presiden sebelumnya. Pada masa kepemimpinan Presiden Gus Dur, Luhut menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dari 2000 hingga 2001. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura pada 1999-2000 di bawah Presiden BJ Habibie.
Setelah beberapa tahun absen dari pemerintahan, Luhut kembali aktif di kabinet Presiden Jokowi. Awalnya, ia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Agustus 2015.
Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada Juli 2016, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman, dan kemudian menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Kabinet Indonesia Maju pada 2019.
Di era Jokowi, Luhut juga merangkap berbagai jabatan strategis, termasuk sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional.
Selain kariernya di pemerintahan, Luhut saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) periode 2021-2025.
Berikut Jabatan Luhut di Era Jokowi:
Kepala Staf Kepresidenan RI (2014-2015)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (2015-2016)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI (2016-2019)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2019–2024)
Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (2018-2024)
Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (2020)
Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional (2021)
Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (2021)
Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung (2021))
Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali (2021)
Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional (2022).
Karier Militer bersama Prabowo
Luhut merupakan senior dan mantan atasannya Prabowo saat aktif di satuan elite TNI AD Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Dalam karier militernya, Luhut telah meraih berbagai penghargaan, termasuk predikat lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) 1970 atau peraih penghargaan Adhi Makayasa. Ia juga merupakan pendiri dan komandan pertama Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus, salah satu unit penanggulangan terorisme terbaik di dunia.
Selama menjabat sebagai Komandan Satgas Tempur Khusus di Timor-Timur, Luhut meraih prestasi sebagai Komandan Satgas Terbaik dan juga mendapat penghargaan Komandan Korem Terbaik pada 1995. Pada akhir masa dinas militernya, Luhut menerima penghargaan Jenderal TNI Kehormatan pada tahun 2000.
Prabowo dan Luhut merupakan dua prajurit pilihan di Kopassus semasa muda. Namun, nasib keduanya memang berbeda. Meskipun termasuk prajurit pilihan, Luhut tidak pernah menjadi Danjen Kopassus, sementara Prabowo sempat memimpin pasukan elite TNI AD itu pada tahun 1995-1998.
Prabowo dan Luhut memang memiliki jejak kebersamaan yang cukup panjang. Keduanya pernah bersama dalam pasukan khusus antiteror Detasemen 81 (Sat-81 Gultor Kopassus). Kebersamaan mereka itu diungkapkan Prabowo dalam buku biografinya berjudul “Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto.” Di dalam buku tersebut, Prabowo menceritakan awal pertemuan mereka ketika Luhut baru kembali dari Operasi Nanggala 5 di Timor Timur.
Pada tahun 1981, mereka dipanggil oleh Kepala Pusat Intelijen Strategis (Pusintelstrat) Benny Moerdani dan memerintahkan keduanya sekolah antiteror GSG9 di Jerman. Setelah itu, mereka diperintahkan untuk membentuk pasukan antiteror yang kemudian diberi nama Detasemen 81.
"Setelah sekolah itu, kami diperintahkan membentuk pasukan antiteror yang kemudian diberi nama Detasemen 81 karena dibentuk pada 1981. Tidak lama kemudian, Detasemen 81 berhasil dalam operasi pembebasan sandera di Woyla. Ini adalah salah satu peristiwa pembebasan sandera yang paling terkenal di dunia pada saat itu,” kenang Prabowo.
Kala itu, Prabowo masih berpangkat kapten. Luhut yang merupakan lulusan terbaik Akmil 1970 lalu diangkat menjadi Kepala Seksi 2 Operasi Group 1 Kopassus, dan Prabowo sebagai wakil. Keduanya kemudian dikirim untuk mengikuti pendidikan sekolah Special Forces ke Amerika Serikat (AS).
Prabowo yang juga merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1974 mengakui peran penting Luhut dalam pembentukan dan pelatihan pasukan antiteror di Indonesia. Menurutnya, Luhut banyak memberikan masukan, terutama dalam menyusun rencana latihan dan administrasi pembangunan.
Meskipun mereka kemudian berpisah untuk mengejar pendidikan dan tugas-tugas lainnya, Prabowo menegaskan bahwa hubungan mereka tetap baik. “Kami berpisah dan jarang lagi bertugas bersama, tetapi kami saling menghormati walaupun kadang-kadang perbedaan pandangan tapi di ujungnya kita selalu bersatu untuk kepentingan merah putih,” ucapnya.
Prabowo juga mengakui banyak belajar dari sosok Luhut Binsar Pandjaitan. Bagi Prabowo, Luhut adalah sosok yang tegas dan berkemauan keras. Tak salah bisa Prabowo menjadikan Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden.
