Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Instagram/luhut.pandjaitan)
JAKARTA, (ERAKINI) – Siapa tak kenal Luhut Binsar Pandjaitan. Pria kelahiran Toba Samosir, 28 September 1947 yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ini punya karier yang begitu moncer di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut kerap dipercaya Jokowi merangkap jabatan menteri dan menangani berbagai isu strategis nasional, sehingga tak mengherankan banyak orang yang akhhirnya menjulukinya sebagai menteri segala urusan.
Namun, perlu diketahui, Luhut pertama kali menduduki posisi menteri adalah saat diorbitkan oleh Presiden keempat Indonesia KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mari kita simak perjalanan karierLuhut Binsar Pandjaitan!
Pada tahun 2015 saat Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) di era kepemimpinan Jokowi yang pertama, ia pernah mengatakan banyak mendapat pelajaran dari Presiden Republik Indonesia keempat, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Hal itu diceritakan oleh Luhut saat menghadiri haul keenam Gus Dur di Jakarta. Luhut saat itu membuka kisah tentang peran mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBBNU) di balik kariernya di pemerintahan. “Gara-gara Gus Dur lah, bintang Luhut bersinar,” ucap Luhut bercerita.
Luhut mengenal Gus Dur dari Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata RI Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani.
"Saya kenal dari Pak Benny. Saat itu saya masih letnan kolonel. Gus Dur pakai kacamata, tapi dia masih bisa melihat dengan baik," ujar Luhut kala itu.
Tepatnya pada tahun 1994, setelah beberapa waktu berselang usai pertemuan pertama Luhut dan Gus Dur itu, Luhut diberi instruksi oleh pejabat-pejabat tinggi Orde Baru yang kemudian mempertemukannya kembali dengan Gus Dur. Namun, instruksi itu ternyata untuk menjegal Gus Dur.
Luhut diperintahkan untuk menghambat langkah Gus Dur terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Instruksi itu diberikan kepada Luhut saat dia berstatus sebagai Komandan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya di Madiun, Jawa Timur. Namun, upaya pemerintah Orde Baru untuk menjegal Gus Dur itu gagal. Sebab, ternyata pada saat itu para petinggi-petinggi militer juga memiliki latar belakang NU.
Kemudian, Luhut melanjutkan ceritanya tentang pertemuannya dengan Gus Dur yang diakuinya sangat tak terlupakan. Luhut bercerita bahwa Gus Dur memintanya agar tidak menerima tawaran menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura pada tahun 1999. Alasannya adalah saat itu Gus Dur mengatakan kepada Luhut bahwa dalam waktu dekat Gus Dur akan menjadi presiden menggantikan BJ Habibie. Kepada Luhut, Gus Dur mengatakan mendapat bisikan tentang masa depannya (Gus Dur) sebagai orang nomor satu Indonesia.
"Saya diundang buka puasa di dekat Kramat Jati, Jakarta. Masih 15 menit sebelum berbuka. Dia (Gus Dur) bicara dan tertawa, bilang saya tidak usah berangkat jadi Dubes karena dia sebentar lagi akan jadi presiden," kata Luhut.
"Saya tidak mau jadi musuhnya. Padahal dalam hati saya berkata, 'Suka-sukamu lah,'" ujar Luhut sambil tertawa.
Luhut kemudian berkata bahwa dia tidak mungkin menerima saran Gus Dur itu. Dia tidak menolak ditugaskan sebagai Duta Besar RI untuk Singapura. Luhut pun selanjutnya bertugas sebagai Dubes di Singapura.
Di balik itu, saat Luhut bertugas di Singapura, Gus Dur selalu memberikan pujian terhadap Luhut kepada sejumlah warga negara Indonesia dari kalangan ekonomi kelas atas. Pujian atas Luhut kembali disampaikan Gus Dur pada pertemuan pengusaha-pengusaha ternama.
Tak dinyana-nyana, bisikan Gus Dur tentang dirinya (Gus Dur) menjadi orang nomor 1 di Indonesia ternyata menjadi kenyataan dan Luhut pun saat itu masih merasa keheranan tidak percaya.
"Gus Dur bilang bulan depan dia akan menjadi presiden. Saya lemas. Matilah saya. Logika saya, dari mana rumusnya dia bisa menjadi presiden. Tidak mungkinlah," kata Luhut.
Gus Dur pada Oktober 1999 menjadi presiden setelah mengalahkan Megawati Soekarnoputri pada pemilihan yang digelar MPR. Kemudian Luhut menyelesaikan tugasnya sebagai Dubes RI untuk Singapura setelah hampir setahun Gus Dur terpilih menjadi presiden.
Pada Agustus tahun 2000 itu lah titik di mana Luhut akhirnya diangkat Gus Dur sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Tak hanya itu, pada tahun yang sama, Gus Dur pun juga menaikkan pangkat Luhut dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal Kehormatan.
Luhut masih tak menyangka. Gus Dur, orang yang semula ingin dia jegal atas instruksi atasan, justru menjadi sahabatnya. Cerita itu lah yang sampai saat ini diakui Luhut tak terlupakan soal Gus Dur yang mengangkatnya menjadi menteri.
Moncer di Era Jokowi
Luhut Binsar Pandjaitan yang mulanya meniti karier di militer ini, saat ini tengah menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Di tahun 2023 ini, Luhut menduduki sejumlah jabatan penting di kabinet Presiden Jokowi. Apakah Luhut hanya di posisi Menko Marves? Tentu semua orang akan menjawab ‘tidak’. Luhut begitu moncer di era kepemimpinan Presiden Jokowi.
Berikut sederet posisi Luhut Binsar Panjaitan di era Presiden Jokowi:
1. Kepala Staf Kepresidenan
Luhut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dari 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.
2. Menko Polhukam
Luhut, sebelum di Menko Marves, menjabat Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno pada 12 Agustus 2015.
3. Menko Marves
Tak lama menjabat Menko Polhukam, Luhut diangkat menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi ketika reshuffle Kabinet Kerja Jilid II bergulir pada 27 Juli 2016. Saat itu Luhut diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.
4. Menteri ESDM
Ketika Presiden Jokowi memberhentikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar pada tanggal 15 Agustus 2016 terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS), Luhut dipercaya menjabat Plt Menteri ESDM.
5. Jabatan Penting di Isu Strategis Nasional
Luhut kerap dipercaya Jokowi dalam berbagai isu strategis nasional yang bukan bidangnya. Seperti penanganan pandemi Covid-19, penyelesaian konflik Papua, hingga perbaikan kualitas udara Jakarta.
Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (2018)
Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN (2020)
Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali (2021)
Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional (2021)
Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) (2021)
Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung (2021)
Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional (2022)
Ketua Penanggung Jawab Bidang Substansi Panitia Nasional Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Negara Pulau dan Kepulauan ( Archipelagic and Island States atau AIS) (2023).
Memimpin penanganan polusi udara Jakarta (2023)
Ketua Satgas Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini (2023)
