Menkomdigi Tegaskan Platform Digital Harus Adil, Tak Boleh Bebani UMKM Lokal

“Kami mendukung penuh upaya Kementerian UMKM untuk melindungi pelaku UMKM. Platform digital harus berjalan adil dan tidak boleh membebani usaha kecil-menengah serta masyarakat secara sepihak. Pemerintah hadir sebagai pelindung agar UMKM lokal bisa tumbuh dengan tenang dan berkembang secara berkelanjutan,” tegas Menkomdigi dalam audiensi bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman beserta jajaran Kementerian UMKM di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (21/05/2026).

Dalam kesempatan itu, Kemkomdigi menyatakan siap berkolaborasi agar UMKM tetap berkelanjutan (sustain), memiliki daya saing yang sehat, dan kuat di ruang digital. Selain itu, Kemkomdigi siap mendukung pengaturan dan kebijakan yang berkeadilan bagi UMKM sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Menkomdigi, saat ini, regulasi terkait masih dalam proses menuju pengesahan resmi. “Melalui dukungan ini, pemerintah berharap dapat menjaga pertumbuhan ekosistem digital nasional yang sehat sekaligus memperkuat daya saing UMKM Indonesia di tengah persaingan ekonomi digital yang semakin ketat,” ujarnya.

Pemerintah, kata dia, menekankan bahwa setiap penyesuaian biaya layanan oleh platform marketplace harus dilakukan secara transparan dan memberikan kepastian usaha bagi para pelaku UMKM. Pendekatan awal akan bersifat persuasif, namun langkah tegas akan diambil jika pelanggaran terhadap semangat perlindungan UMKM terus berlanjut.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyambut baik dukungan Kemkomdigi. Ia menegaskan pemerintah akan terus berada di garis depan membela kepentingan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. “Dengan kolaborasi yang solid ini, kami pastikan UMKM lokal tidak lagi dibebani secara tidak adil. Ekosistem digital harus melindungi dan memberdayakan usaha kecil agar Indonesia semakin kuat di era ekonomi digital,” kata Maman.