Menlu Sugiono Pertajam Diplomasi Ketahanan Indonesia Hadapi Gejolak Dunia

“Indonesia perlu memperkuat diplomasi ketahanan sebagai pilar fundamental politik luar negeri Indonesia yang berangkat dari kebutuhan rakyat dan kepentingan nasional,” ujar Sugiono dalam pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, Rabu (14/1). PPTM ini dihadiri sekitar 310 tamu undangan, termasuk para mantan Menlu, yaitu Alwi Shihab dan Retno Marsudi, mantan Wakil Menlu, duta besar negara sahabat, dan sejumlah pimpinan DPR RI.

Menlu menjelaskan, diplomasi ketahanan adalah diplomasi yang adaptif untuk mengelola risiko, menjaga stabilitas, dan memperkuat daya tawar nasional, agar Indonesia tidak sekedar bertahan, tetapi mampu menentukan arah di tengah tekanan global. “Karena di dunia yang tidak pasti, hanya negara yang kuat di dalam yang akan memiliki daya tawar di luar,” jelasnya.

Diplomasi ketahanan Indonesia dibangun di atas empat pilar utama, yaitu ketahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan; ketahanan ekonomi untuk menopang daya tahan dan daya tawar; ketahanan energi untuk menjamin keberlanjutan; serta ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas nasional.

Dalam kerangka kedaulatan dan keamanan, Indonesia terus memperkuat kepastian wilayah melalui penyelesaian batas darat dan maritim. Sepanjang tahun 2025, Indonesia mencatat kemajuan penyelesaian batas dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam, serta menyepakati 7 kerja sama pertahanan dan 16 perjanjian penegakan hukum. Indonesia juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam.

Empat dialog two plus two antara Menlu dan Menhan RI dengan Tiongkok, Jepang, Australia, dan Turkiye semakin menegaskan sinergi antara kebijakan luar negeri dan pertahanan sebagai instrumen pencegahan, stabilisasi, dan pengelolaan risiko strategis.

Di bidang ekonomi, Menlu menekankan bahwa ketahanan ekonomi merupakan prasyarat utama ketahanan nasional melalui kemandirian, diversifikasi mitra, dan penguatan arsitektur kerja sama. “Di dunia yang bergejolak, ketahanan ekonomi adalah daya tahan sekaligus daya tawar,” tegas Menlu Sugiono.

Pada 2025, Indonesia menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union (EAEU), serta mendorong penyelesaian perundingan, termasuk CEPA Indonesia - Uni Eropa, dan PTA dengan Mauritius. 

Indonesia juga akan memastikan implementasi upgrade ASEAN–China FTA 3.0 dan pembaruan Indonesia - Japan EPA. Untuk memperkuat kelembagaan diplomasi ekonomi, Menlu menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Kementerian Luar Negeri.

Diplomasi juga menjadi instrumen pembangunan nasional dalam mendukung ketahanan pangan dan energi. Untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Indonesia menggalang kerja sama dengan School Meals Coalition, badan dunia terkait, dan negara mitra.

Di bidang energi, diplomasi diarahkan mendukung swasembada energi dan transisi yang adil dan terjangkau, serta target pembangunan PLTN pertama pada 2032 sebagai investasi jangka panjang bagi ketahanan dan kemandirian bangsa.

Pelindungan WNI juga tetap menjadi pilar utama diplomasi. Sepanjang 2025, Indonesia memulangkan 27.768 WNI dari berbagai situasi krisis, mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional seperti online scam dan judi daring. 

“Bagi WNI di luar negeri, yang paling penting adalah merasakan kehadiran dan perlindungan negara,” kata Menlu. Ke depan, Kemlu akan terus memperkuat kemitraan, kesiapsiagaan perwakilan, sistem peringatan dini, serta digitalisasi layanan.

Pada saat yang sama, Kemlu memprioritaskan pemberdayaan diaspora sebagai subjek pembangunan dan aset ketahanan nasional melalui pembentukan unit kerja khusus, serta kerja sama lintas kementerian dan lembaga dalam mendorong inisiatif seperti Nomor Induk Diaspora dan pembangunan Satu Data Diaspora.

Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, Menlu menekankan bahwa sumber kerentanan tidak hanya datang dari konflik terbuka. Ketahanan menuntut kepekaan membaca perubahan, kecepatan beradaptasi, dan kemampuan membentuk ruang sebelum risiko berubah menjadi krisis. Salah satu arena yang semakin menentukan ketahanan nasional adalah new and emerging technologies seperti kecerdasan artifisial, ruang siber, dan teknologi dual-use.

Sugiono menambahkan, teknologi seperti kecerdasan artifisial harus tetap menjadi servant of humanity. Bagi Indonesia, isu teknologi bukan isu teknis semata, melainkan isu strategis. Karena itu, diplomat harus hadir sebagai penjaga kepentingan nasional di ruang global yang baru ini dan memastikan Indonesia ikut menentukan rules of the game. 

Seluruh upaya ini berpangkal pada satu kebutuhan, yaitu kapasitas diplomasi yang lebih siap, lebih tangguh, dan lebih professional, agar Indonesia tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi ikut membentuknya.