Sri Mulyani Pangkas Anggaran Kemenkeu Rp8,99 Triliun, Berikut Rinciannya

Dari sisi program, kebijakan fiskal akan diefisiensikan sebesar Rp47,35 miliar, dari Rp59,19 miliar menjadi Rp11,84 miliar. Sementara itu, program pengelolaan penerimaan negara akan dipangkas Rp716,02 miliar, sehingga alokasinya turun dari Rp2,39 triliun menjadi Rp1,67 triliun.

Program pengelolaan belanja negara juga diusulkan dipotong sebesar Rp37,18 miliar, sehingga anggarannya berkurang dari Rp45,45 miliar menjadi Rp8,27 miliar.

Selanjutnya, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp238,14 miliar, juga diusulkan dipangkas sebesar Rp137,78 miliar menjadi Rp100,36 miliar.

Adapun program dukungan manajemen akan mengalami efisiensi sebesar Rp8,05 triliun, sehingga anggarannya berkurang menjadi Rp42,41 triliun, dari sebelumnya Rp50,47 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa dalam strategi pemangkasan anggaran Kemenkeu ini, efisiensi tidak dilakukan pada belanja gaji, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Efisiensi akan difokuskan pada belanja barang dan belanja modal. Selain itu, program yang terkait dengan tugas utama Kemenkeu, seperti pengelolaan penerimaan negara, tetap mendapat alokasi yang memadai.

Pengembangan teknologi informasi (IT) serta kontrak pembangunan gedung juga akan tetap didukung, namun akan dievaluasi secara cermat dan akurat.

Berikut pos-pos belanja efisiensi anggaran Kemenkeu tahun 2025:
1. Anggaran alat tulis kantor (ATK) dipangkas dari Rp213 miliar menjadi Rp42,2 miliar.
2. Anggaran kegiatan seremonial dipangkas dari Rp7,8 miliar menjadi Rp3,32 miliar.
3. Anggaran rapat seminar dan lainnya dipangkas dari Rp289,5 miliar menjadi Rp58,2 miliar.
4. Anggaran diklat dan bimtek dipangkas dari Rp24,7 miliar menjadi Rp4 miliar dengan pelaksanaan diubah menjadi daring.
5, Anggaran kajian dan analisis dipangkas dari Rp18,9 miliar menjadi Rp5,07 miliar.
6. Anggaran honor kegiatan dan jasa profesi dipangkas  dari Rp170,9 miliar menjadi Rp58 miliar.
7. Anggaran percetakan dan souvenir dipangkas dari Rp97,39 miliar menjadi Rp6,63 miliar
8. Anggaran  perjalanan dinas dipangkas dari Rp1,53 triliun menjadi Rp709,7 miliar.