RI-UE Sepakati Penghapusan 90,4 Persen Tarif, Ekspor Produk Sawit hingga Sepatu Berpeluang Bebas Bea Masuk
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) — Indonesia dan Uni Eropa (UE) telah menyepakati penghapusan 90,4 persen pos tarif perdagangan dalam perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Kesepakatan ini membuka peluang lebih luas bagi produk ekspor unggulan nasional untuk menembus pasar Eropa dengan tarif bea masuk nol persen.
Perjanjian IEU-CEPA bersama Investment Protection Agreement (IPA) tersebut ditandatangani di Kantor Pusat Komisi Eropa, Brussels, Belgia, setelah melalui proses negosiasi selama lebih dari satu dekade. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia dengan salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia.
Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram resminya dikutip Minggu (22/11/2026, menjelaskan bahwa penghapusan tarif tersebut akan memberikan keuntungan bagi berbagai produk ekspor Indonesia.
"Setelah lebih dari 10 tahun negosiasi, tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa turun hingga 0 persen!" demikian keterangan Sekretariat Kabinet.
Selain 90,4 persen pos tarif yang dihapus sejak awal implementasi, sebanyak 8,37 persen pos tarif lainnya akan memperoleh penurunan secara bertahap dalam rentang tiga hingga 15 tahun melalui mekanisme Tariff Rate Quotas (TRQ).
Sejumlah produk unggulan Indonesia berpotensi menikmati fasilitas tarif nol persen, di antaranya minyak kelapa sawit dan produk turunannya, tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu kulit, hingga sepatu olahraga.
Penghapusan tarif tersebut diharapkan memperkuat posisi produk nasional di pasar Eropa, meningkatkan daya saing harga, sekaligus membuka peluang bagi pelaku industri dalam negeri untuk memperluas pangsa pasar ekspor.
Peluang Investasi dan Industri Strategis
Tak hanya perdagangan barang, IEU-CEPA dan IPA juga diarahkan untuk memperluas arus investasi Uni Eropa ke Indonesia, terutama pada sektor padat karya dan industri strategis.
Sejumlah sektor yang berpeluang menjadi tujuan investasi mencakup industri elektronik, pakaian olahraga, alas kaki, kendaraan listrik, energi terbarukan, serta industri hilirisasi kelapa sawit.
Sekretariat Kabinet mencatat, nilai investasi Uni Eropa di Indonesia sepanjang 2021-2026 mencapai 14,8 miliar dolar AS. Investasi tersebut tersebar di sejumlah sektor, antara lain industri kimia, farmasi, makanan dan minuman, serta pembangkit tenaga listrik.
Sebelum penandatanganan perjanjian, Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu melakukan konferensi video dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Komunikasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral dan kemitraan strategis kedua pihak.
Penguatan hubungan Indonesia-Uni Eropa juga ditandai dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Brussels pada 12-13 Juli 2025. Kunjungan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam mendorong penyelesaian perundingan IEU-CEPA dan IPA yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun.
Bidik Pasar 450 Juta Penduduk
Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara dengan populasi sekitar 450 juta jiwa merupakan salah satu mitra strategis Indonesia. Besarnya pasar Eropa menjadi peluang signifikan bagi produk nasional untuk meningkatkan penetrasi ekspor.
Nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa tercatat mencapai sekitar 32 miliar dolar AS, sementara produk domestik bruto (PDB) Uni Eropa mencapai 19,4 triliun dolar AS.
Dengan potensi pasar sebesar itu, kesepakatan IEU-CEPA diharapkan tidak hanya meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga mendorong transformasi industri nasional melalui peningkatan investasi, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas produksi.
"IEU-CEPA dan IPA diharapkan semakin memperkuat arus investasi, transfer teknologi, serta penciptaan lapangan kerja di Indonesia," demikian disampaikan Sekretariat Kabinet.
Implementasi kesepakatan ini diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor, memperkuat daya saing industri, dan menarik investasi berkualitas.
Tantangannya, peluang tersebut harus diikuti kesiapan industri nasional agar mampu memenuhi standar, kualitas, dan persyaratan pasar Eropa sehingga manfaat perjanjian benar-benar dirasakan oleh dunia usaha dan tenaga kerja di dalam negeri.

















