JAKARTA, (ERAKINI) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuka blokir anggaran sebesar Rp86,6 triliun di Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini bertujuan agar K/L dapat kembali melakukan belanja untuk program prioritas pemerintah.
Anggaran K/L itu sebelumnya diblokir sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, Menteri Keuangan pada pertengahan Maret telah melaporkan kepada Presiden bahwa pelaksanaan Inpres ini telah diselesaikan. Selanjutnya dilakukan refocusing, relokasi, dan pembukaan blokir anggaran. Efisiensi belanja tahun 2025 telah dilakukan terhadap 99 K/L sebesar Rp256,1 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.
“Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh Kementerian/Lembaga telah melakukan penajaman, relokasi anggaran, telah melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir, sehingga bisa belanja lagi,” ujar Wamenkeu dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (30/4/2025)
Secara rinci, anggaran sebesar Rp33,1 triliun dibuka blokirnya untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih dan Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lainnya. Menurut Suahasil, proses tersebut memungkinkan kementerian dan lembaga untuk kembali melaksanakan belanja sesuai dengan program prioritas pembangunan nasional.
Efek langsung dari pembukaan blokir ini tercermin dalam akselerasi realisasi belanja Kementerian/Lembaga. Wamenkeu Suahasil mengatakan realisasi belanja pada Januari 2025 sebesar Rp24,4 triliun, pada Februari 2025 sebesar Rp83,6 triliun, dan pada Maret 2025 meningkat signifikan menjadi Rp196,1 triliun.
“Ini yang kita bilang terjadi akselerasi belanja. Sudah sekitar 16,9 persen dari total belanja yang ada di dalam APBN. Ini inline dengan persentase pendapatan dan juga persentase belanja negaranya. Ini akan kita pantau terus sehingga K/L bisa terus belanja dan kemudian meningkatkan seluruh dukungan kepada prioritas-prioritas pembangunan,” katanya.
Belanja Negara Rp620,3 Triliun
Secara keseluruhan, Suahasil menyebutkan realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari total pagu APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Angka tersebut menunjukkan kinerja belanja yang relatif konsisten dan mulai menunjukkan percepatan, terutama pada bulan Maret 2025.
WBelanja pemerintah pusat menyumbang Rp413,2 triliun dari total belanja tersebut, dengan belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) mencapai Rp196,1 triliun dan belanja non-KL sebesar Rp217,1 triliun. “Total belanja pemerintah pusat sampai dengan 31 Maret adalah Rp413,2 triliun. Ini adalah 15,3 persen dari total APBN, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa belanja K/L sebesar Rp196,1 triliun tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp79,5 triliun atau 26 persen APBN, belanja bantuan sosial sebesar Rp38,9 triliun atau 28,8 persen APBN, belanja modal sebesar Rp25,9 triliun atau 11,1 persen APBN, dan belanja barang sebesar Rp51,8 triliun atau 10,7 persen APBN.
Secara lebih rinci, belanja pegawai di antaranya digunakan untuk belanja pegawai, termasuk gaji, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, dan vakasi. Sementara belanja bantuan sosial disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp7,3 triliun, kartu sembako Rp11 triliun, dan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Rp11,6 triliun.
Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah masing-masing mendapat Rp1,5 triliun dan Rp6,7 triliun. Pemerintah juga menyalurkan Rp800 miliar untuk pelaksanaan asistensi dan rehabilitasi sosial, serta bantuan permakanan bagi lansia, anak, penyandang disabilitas, dan korban bencana.
Di sisi lain, belanja modal meningkat dari hanya Rp3,1 triliun hingga Februari 2025 menjadi Rp25,9 triliun per akhir Maret 2025 yang dimanfaatkan antara lain untuk peralatan dan mesin Rp22,3 triliun, pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, dan jaringan Rp2,5 triliun, serta perbaikan gedung dan bangunan Rp900 miliar.
Sementara, belanja barang hingga akhir Maret mencapai Rp51,8 triliun, melonjak tajam dibanding capaian di dua bulan pertama di 2025 yang mencapai Rp18,3 triliun.
Adapun belanja non-K/L mencapai Rp217,1 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran pensiun sebesar Rp58,9 triliun serta subsidi energi dan pupuk sebesar Rp32,4 triliun. Subsidi tersebut mencakup BBM sebanyak 2.906,7 kiloliter, LPG 3 kg sebanyak 1,368 juta kilogram, listrik untuk 41,9 juta pelanggan, serta pupuk sebesar 1,7 juta ton.
