JAKARTA, (ERAKINI) - Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran yang awalnya bernama program makan siang gratis.
“Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap, dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun dalam ,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Sri Mulyani menjelaskan, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahun pertama telah disepakati alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.
Alokasi anggaran MBG itu telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Penyusunan RAPBN 2025 dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.
Sri Mulyani juga memaparkan kesepakatan sementara antara pemerintah dengan Panitia Kerja (Panja) A Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengenai postur makro fiskal 2025.
“Sampai dengan hari ini, pertumbuhan ekonomi yang disepakati tahun depan 2025 antara range 5,1-5,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp15.300-15.900 per dolar Amerika Serikat (AS), suku bunga SBN (Surat Berharga negara) 10 tahun sebesar 6,9-7,2 persen, harga minyak 75-85 dolar AS per barel, lifting minyak 580-605 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1.003-1.047 juta barel per hari,” jelasnya.
Untuk indikator pembangunan, tingkat kemiskinan disepakati diturunkan ke 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,379-0,382, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5 persen, indeks modal manusia 0,56, dan Nilai Tukar Petani (NTP) 115-120, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105-106
Postur APBN 2025 yang sudah dibahas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), baik asumsi dengan Komisi XI dan Komisi VII DPR, mencakup pendapatan negara 12,30-12,36 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara 14,59-15,18 persen dari PDB, defisit keseimbangan primer 0,15-0,61 persen dari PDB, serta defisit 2,29-2,82 persen dari PDB.
Seluruh kesepakatan mengenai postur makro fiskal 2025 tersebut akan disahkan pada Juli 2024 dengan Banggar dan Sidang Paripurna pada 9 Juli 2024.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono mengatakan, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut sudah disepakati oleh pemerintahan saat ini maupun pemerintahan yang akan datang.
Ia memastikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran akan komitmen terhadap target defisit yang disepakati oleh pemerintahan saat ini.
“Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Tadi Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) menyatakan bahwa kami berkomitmen. Kami menjalankan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap. Kuncinya bertahap dan tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas,” tukasnya.
