Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Pokok (KEM-PPKF), pada Rapat Paripurna DPR, Senin (20/5/2024). Foto: dpr.go.id
JAKARTA, (ERAKINI) - Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,1 hingga 5,5 persen pada tahun 2025. Sementara kurs rupiah terhadap dolar AS diproyeksikan pada dalam rentang Rp15.300 hingga Rp16.000.
"Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, yang diharapkan terjadi pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 5,1 hingga 5,5 persen," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Pokok (KEM-PPKF), pada Rapat Paripurna DPR, Senin (20/5/2024).
Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sri Mulyani mengatakan, basis proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ditopang oleh berbagai faktor, seperti inflasi yang terkendali, ekspansi dalam sektor hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri kendaraan listrik, serta digitalisasi yang diperkuat dengan perbaikan iklim investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun demikian, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih tinggi, imbal hasil (yield) SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan akan berada dalam kisaran 6,9 hingga 7,3 persen.
Untuk itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp15.300-Rp16.000. Sedangkan tingkat inflasi diperkirakan dapat dikelola dengan baik di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Kondisi geopolitik diperkirakan masih mempengaruhi pasar pada tahun 2025. Sehinngga harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD75-85 per barel, lifting minyak bumi 580 ribu-601 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.004-1.047 ribu barel setara minyak per hari.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa defisit APBN tahun 2025 ditargetkan berada dalam rentang 2,45 hingga 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan rasio utang akan dikendalikan dalam batas terkelola di kisaran 37,98 hingga 38,71 persen PDB.
Lalu, pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 hingga 12,36 persen dari PDB, dengan upaya meningkatkan pendapatan negara melalui pelaksanaan kebijakan pajak yang lebih sehat dan adil, ekspansi basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Langkah-langkah untuk menutup defisit termasuk mendorong pembiayaan inovatif, bijak, dan berkelanjutan, dengan fokus pada efektivitas pembiayaan investasi, peningkatan akses pembiayaan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah dan badan usaha. Menkeu juga menegaskan bahwa rasio utang akan terus dikendalikan dalam batas yang terkelola dengan baik.
Terkait subsidi dan bansos, Menkeu mengatakan akan dilakukan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi antar program yang relevan. Pemerintah juga akan menguatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk kualitas belanja yang produktif dan mandiri.
