BPJPH Susun Pedoman Sertifikasi Halal Produk Kosmetik, Gandeng Sejumlah Kementerian

Penyusunan pedoman tersebut dimulai dengan merancang struktur dan substansi utama yang akan menjadi dasar teknis pelaksanaan sertifikasi halal di sektor kosmetik. Untuk menyempurnakan pedoman tersebut, BPJPH juga menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga terkait agar selaras dengan regulasi sektoral yang telah ada.

Beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunan ini antara lain Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta sejumlah instansi terkait lainnya.

“Kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam penyusunan pedoman ini. Tujuannya untuk menghadirkan standar halal yang integratif, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan perlindungan bagi konsumen,” ujar Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH, Abd Syakur, dalam keterangan resminya, Sabtu (19/7/2025).

Ia menambahkan, harmonisasi regulasi diharapkan mampu menghasilkan pedoman yang tidak hanya aplikatif, tetapi juga responsif terhadap perkembangan industri kosmetik yang dinamis.

“Pedoman ini akan menjadi fondasi penting agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta relevan dengan kebutuhan industri, baik skala nasional maupun internasional,” ujarnya.

BPJPH menegaskan komitmennya dalam menyusun pedoman ini secara partisipatif dan transparan. Diharapkan, panduan sertifikasi tersebut mampu memperkuat ekosistem halal nasional secara menyeluruh, dari hulu ke hilir.

“Dengan pertumbuhan industri halal yang kian pesat, khususnya di sektor kosmetik, pedoman ini akan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya saing produk halal Indonesia di pasar global,” kata Abd Syakur.