MUI Susun Fatwa Kripto, Kiai Cholil Nafis Pastikan Kedepankan Prinsip Kehati-hatian
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tengah menyusun fatwa dan panduan syariah mengenai aset kripto dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Ketua Badan Pengurus DSN MUI KH M Cholil Nafis memastikan, prinsip tersebut menjadi perhatian utama dalam proses penyusunan fatwa.
Menurut Kiai Cholil, kehati-hatian diperlukan mengingat mekanisme transaksi kripto memiliki kompleksitas teknis dan terus mengalami perkembangan, baik di dalam maupun luar negeri.
Karena itu, DSN MUI melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan fatwa, mulai dari regulator, pakar, akademisi, hingga pelaku industri keuangan digital.
Selama dua hari, para pemangku kepentingan tersebut bersama-sama membahas dan memetakan berbagai persoalan terkait aset kripto secara menyeluruh atau tashawwurul masalah.
"Memahami permasalahannya belum tentu jawabannya benar, tapi kita sudah lebih hati-hati dengan cara mengundang pihak terkait, pakar, pelaku, pemangku kebijakan, BI, OJK, lalu LPS, kemudian juga teman-teman yang di praktisi dan di akademisi, kita bersama-sama membahas dua hari ini," ujar Kiai Cholil seperti dikutip dari laman resmi MUI, Selasa (19/11/2026).
Wakil Ketua Umum MUI itu menjelaskan, DSN MUI berpegang pada prinsip fahmus su'al nishful jawab dalam menyusun draf fatwa kripto. Prinsip tersebut bermakna bahwa memahami persoalan dengan tepat merupakan separuh dari jawaban.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah itu mengingatkan, kesalahan dalam memahami mekanisme transaksi kripto berpotensi melahirkan ketetapan hukum yang tidak tepat.
Oleh karena itu, DSN MUI membedah berbagai model transaksi kripto yang berkembang di masyarakat.
Pembahasan tersebut mencakup aktivitas penambangan digital (mining), perbedaan aset kripto yang memiliki underlying asset atau aset dasar dengan yang tidak memilikinya, pola penjualan melalui jaringan blockchain maupun pasar sekunder, hingga skema tokenisasi bisnis dari dalam dan luar negeri.
Kiai Cholil menjelaskan, fatwa yang tengah disusun DSN MUI merupakan penjabaran teknis dari keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII pada 2021.
Dalam keputusan tersebut, Ijtima Ulama menetapkan tiga ketentuan mengenai penggunaan dan transaksi aset kripto.
Pertama, penggunaan kripto sebagai mata uang hukumnya haram. Kedua, kripto sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya atau kerugian), dan qimar (judi), serta tidak memenuhi syarat sil'ah atau barang yang sah diperjualbelikan.
Ketiga, aset kripto yang memenuhi syarat sil'ah, memiliki underlying asset, serta memberikan manfaat yang jelas, sah untuk diperjualbelikan.
Menurut Kiai Cholil, keputusan Ijtima Ulama tersebut baru menetapkan garis besar ketentuan hukum. Adapun DSN MUI bertugas menerjemahkannya menjadi pedoman teknis yang lebih terperinci agar dapat diterapkan dalam praktik.
"Praktiknya seperti apa, guidance-nya seperti apa? Ini perlu penerjemahan lebih rinci. Di sinilah tugasnya Dewan Syariah Nasional karena in charge dengan user, in charge dengan kebijakan," kata Kiai Cholil.


















