Perbedaan Metode Rukyatul Hilal dan Hisab dalam Menentukan 1 Syawal 1445 H

Sehingga tidak perlu lagi melihat hilal secara langsung. Penganut metode ini ialah Mutharrif bin Syikhir. Di Indonesia, Ormas yang menggunakan metode hisab adalah Muhammdiyah. 

2. Metode Rukyatul Hilal

Rukyat ditinjau secara bahasa bermakna "melihat". Dalam ilmu falak saat penentuan awal bulan, rukyat berarti melihat hilal di ufuk dengan menggunakan mata kepala secara langsung atau dengan alat bantu.

Lebih jelasnya, untuk mengamati hilal menggunakan metode ini, ada tiga cara yaitu, dengan mata telanjang, dibantu alat optik atau teleskop, dan penggunaan alat optik termutakhir yang terhubung dengan sensor atau kamera. 

Dikatakan oleh Ibnu Rusyd bahwa yang menggunakan metode ini ialah Ibnu Umar dan sebagian ulama yang lain. Mereka berpandangan penentuan awal bulan harus dengan metode rukyat, atau harus secara pasti melihat hilal.

Menurut pengarang kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid itu, perbedaan cara pandang tersebut disebabkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya: "Nabi ﷺ bersabda, atau Abul Qasim ﷺ telah bersabda, “Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan (mendung), maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Syaban menjadi tiga puluh.” (HR Bukhari)

Pada dasarnya, kedua metode tersebut merupakan hasil dari ijtihad ulama. Sehingga tidak menjadi persoalan sebenarnya. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Nabi bahwa ketika seorang mujtahid benar, maka mendapat dua pahala, dan apabila keliru, tetap mendapatkan satu pahala. 

Pemerintah Indonesia juga NU sama-sama menggunakan kedua komposisi metode di atas. Dengan anggapan bahwa rukyatul hilal tidak akan terselenggara secara baik tanpa metode hisab yang paten.

Dalam hal menanggapi perbedaan pendapat terkait awal lebaran Idul Fitri nanti, MUI menghimbau masyarakat Indonesia agar mengikuti keputusan pemerintah.

Sebagaimana tertuang dalam fatwa no. 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, yang mana mewajibkan warga negara Indonesia mentaati ketetapan Pemerintah Republik Indonesia ketika terjadi perbedaan pendapat soal awal bulan.