Skema Pembagian Hunian dan Insentif Berubah, Jumlah ASN Pindah ke IKN Berkurang Jadi 1.700 Orang

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan hunian menjadi salah satu perhatian Presiden Jokowi. Jokowi meminta hunian apartemen tidak lagi sharing atau berbagi.

"Arahan Presiden (Jokowi) yang baru, tidak perlu sharing. Meskipun di bawah eselon 1, kalau dia sudah menikah, ya sudah satu kamar. Itu kan bagian dari insentif," ujar Anas dalam keterangannya, dikutip Rabu (31/7/2024).

Dengan kebijakan baru ini ASN bisa membawa keluarga. Dengan begitu ASN tidak perlu pulang pergi pada akhir pekan atau sebulan sekali untuk menemui keluarga.

"Kalau memang dia sudah berkeluarga, maka satu apartemen, satu ASN dengan keluarganya. Jadi, dia akan lebih tenang dan bisa lebih damai," jelasnya.

Insentif lainnya bagi ASN pertama yang pindah juga akan dibahas ulang. Dengan begtu  ASN yang pindah ke IKN diharapkan bisa hidup lebih tenang.

"Terkait dengan tunjangan ASN yang insentif untuk pindah ke IKN itu masih dirumuskan ulang. Karena ada persepsi yang berbeda dengan konsep yang lama. Disesuaikan dengan konsep yang baru," jelasnya.

Untuk waktu pemindahan ASN, Anas menegaskan bergantung pada kesiapan hunian. Tetapi, dengan skema tidak sharing, maka hanya akan ada 1.700 ASN yang pindah. Sedangkan jika sharing terdapat 3.200 ASN yang bisa pindah terlebih dulu ke IKN. Hal ini mengacu pada jumlah tower hunian ASN yang mencapai 47 tower.

Sebelumya, sesuai skenario awal, pembagian hunian bagi ASN menggunakan system sharing. Misalnya, pejabat eselon I yang belum berkeluarga akan tinggal bersama ASN lain dalam satu hunian. Sementara itu, ASN yang sudah berkeluarga akan mendapat alokasi 1 unit apartemen.

"Kalau eselon II tapi mereka sudah berkeluarga, nanti mereka dapat 1 unit apartemen yang cukup luas, kurang lebih 98 meter persegi dan itu ada di ring I," sebut Anas.