Tegaskan Independen, Denpom IV Surakarta Jelaskan Proses Hukum Pidana di Militer

“Dimulai dari penyidikan di Polisi Militer, kemudian melalui Papera (Perwira Penyerah Perkara), dalam hal ini Danrem 074/Wrt, dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan oleh oditur militer (jaksa) dan disidangkan di Pengadilan Militer," kata Kapendam Diponegoro Kolonel Richard Harison dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/1/2024). 

Tak hanya itu, Richard memastikan tak ada yang bisa mengintervensi proses peradilan militer.

"Proses hukum mulai dari Pom, Odmil, sampai Dilmil berjalan secara independen, pihak TNI maupun Kodam IV/Dip tidak bisa melakukan intervensi," tuturnya. 

Untuk menjawab keraguan dan tudingan sejumlah pihak soal ketegasan penanganan hukum tersebut, Denpom Surakarta telah menetapkan enam prajurit TNI sebagai tersangka kasus penganiayaan.

Keenam prajurit yang sudah ditetapkan tersangka yakni Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M. Adapun penetapan tersangka para pelaku didasarkan pada alat bukti dan pengakuan dari para tersangka. 

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melempar tudingan di balik kasus kekerasan yang dialami relawan Ganjar. Menurut Hasto, penganiayaan itu menunjukan bahwa ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan kepada pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Salah satu indikasinya karena sama-sama berlatang belakang militer. 

“Karena sama-sama berlatar belakang militer. Padahal Prabowo sudah diberhentikan dari TNI," ujar Hasto, Senin (/1/2024) kemarin.

Hasto bercerita bahwa dalam diskusi dengan salah satu tokoh HAM guna mencari akar kekerasan oknum TNI tersebut, diduga tindak kekerasan tersebut berawal dari kerancuan Prabowo Subianto sebagai Menhan dan sebagai capres.

Sehingga tercipta kesan adanya 'emotional bonding' di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo.