Polemik Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon, Penyelamatan vs Risiko Kepunahan
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) —Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memantik polemik.
Di satu sisi, relokasi digagas sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman bencana alam yang berpotensi memusnahkan seluruh populasi badak Jawa di dunia. Namun, di sisi lain, pemindahan satwa yang berstatus kritis terancam punah itu dinilai menyimpan risiko ekologis dan konsekuensi konservasi yang tidak sederhana.
Perdebatan kini mengarah pada satu persoalan mendasar: apakah pemindahan badak Jawa merupakan langkah penyelamatan yang diperlukan atau justru berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi kelangsungan hidup spesies paling langka tersebut?
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan akan mengkaji secara komprehensif wacana tersebut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kajian diperlukan untuk memastikan setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan ilmiah, bukan semata-mata kekhawatiran terhadap potensi bencana.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, parlemen akan meminta Komisi IV DPR RI, kementerian terkait, serta pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten, untuk bersama-sama menelaah berbagai aspek rencana pemindahan tersebut.
“Terkait dengan Badak Jawa, nanti kita akan minta dari semua pihak yang terkait dengan konservasi, perlindungan satwa langka dan sebagainya, baik di DPR dalam hal ini nanti di Komisi IV dan juga nanti kementerian terkait, juga pemerintah daerah, baik Kabupaten Pandeglang maupun juga Provinsi Banten, untuk sama-sama mengkaji,” ujar Saan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Saan, pembahasan harus mencakup seluruh konsekuensi yang mungkin timbul, baik keuntungan maupun kerugian dari pemindahan satwa endemik Indonesia tersebut.
“Mempelajari terkait dengan apa plus minusnya kalau usulan memindahkan Badak Jawa itu,” katanya.
Ia menegaskan, DPR akan mengoordinasikan seluruh pihak terkait agar kebijakan yang menyangkut kelangsungan hidup satwa langka tersebut memiliki landasan kajian yang matang.
“Jadi, nanti kami akan coba koordinasikan semua pihak untuk membicarakan terkait dengan pemindahan Badak Jawa,” ujarnya.
Sikap lebih kritis disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman. Ia mengingatkan, wacana pemindahan badak Jawa tanpa kajian mendalam tidak hanya berisiko terhadap kelangsungan hidup satwa tersebut, tetapi juga dapat memicu reaksi keras komunitas konservasi internasional.
“Lempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam akan memicu kemarahan dunia,” kata Alex dalam keterangannya.
Menurut Alex, status badak Jawa sebagai salah satu spesies paling terancam punah di dunia menuntut kehati-hatian luar biasa dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan habitat dan populasinya.
Kata dia, Badak Jawa masuk kategori Critically Endangered atau kritis dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN). Artinya, spesies ini menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar.
Nilai strategis konservasinya juga berkaitan dengan status Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Kawasan tersebut merupakan habitat alami terakhir bagi populasi badak Jawa yang masih bertahan.
Alex juga mengingatkan bahwa perlindungan badak Jawa telah memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak terburu-buru melanjutkan rencana relokasi sebelum seluruh aspek ilmiah, ekologis, dan pembiayaan dikaji secara terbuka.
Ancaman Anak Krakatau dan Risiko Tsunami
Wacana pemindahan badak Jawa sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo saat menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Gagasan tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap kerawanan bencana alam di kawasan Selat Sunda, terutama aktivitas Gunung Anak Krakatau dan potensi tsunami.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Seluruh populasi liar badak Jawa yang diketahui saat ini terkonsentrasi di satu kawasan, yakni Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi tersebut menempatkan spesies ini dalam situasi rentan apabila terjadi bencana berskala besar yang berdampak langsung terhadap habitatnya.
Dengan kata lain, satu peristiwa bencana besar berpotensi mengancam keberadaan seluruh populasi badak Jawa di alam liar.
Dalam perspektif konservasi, kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya membangun populasi kedua di luar habitat utama. Strategi ini dikenal sebagai upaya mengurangi risiko kepunahan akibat ketergantungan pada satu lokasi geografis.
Namun, membangun habitat kedua bukan perkara sederhana. Kawasan tujuan harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan ekologis badak Jawa, mulai dari ketersediaan pakan, kondisi vegetasi, sumber air, ruang jelajah, hingga keamanan dari ancaman perburuan dan gangguan manusia.
Alas Purwo Belum Tentu Menjadi Habitat Ideal
Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, disebut sebagai salah satu lokasi potensial untuk dikaji sebagai habitat kedua badak Jawa.
Namun, kesesuaian suatu kawasan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan luas wilayah atau kondisi hutan yang masih terjaga. Karakteristik ekosistem, daya dukung lingkungan, ketersediaan pakan, serta kemampuan kawasan menampung populasi baru harus diuji melalui penelitian mendalam.
Selain itu, pemindahan satwa liar membutuhkan tahapan teknis yang kompleks. Proses penangkapan, pemeriksaan kesehatan, transportasi, adaptasi, hingga pemantauan setelah pelepasliaran berpotensi menimbulkan tekanan bagi satwa.
Risiko kegagalan adaptasi juga harus diperhitungkan. Badak Jawa yang dipindahkan belum tentu dapat langsung bertahan dan berkembang biak di lingkungan baru.
Karena itu, gagasan menjadikan Alas Purwo sebagai habitat kedua perlu diuji melalui kajian ekologis, genetika populasi, epidemiologi penyakit, serta analisis risiko jangka panjang.
Polemik relokasi juga mendapat respons dari daerah asal habitat badak Jawa. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten secara tegas menolak wacana pemindahan apabila tidak didasarkan pada riset ilmiah yang transparan dan mendalam.
GMNI menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan penguatan sistem pengamanan dan pemulihan habitat alami di Taman Nasional Ujung Kulon.
Menurut pandangan organisasi tersebut, persoalan mendasar konservasi tidak semestinya langsung dijawab dengan memindahkan satwa. Pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan bahwa habitat utama telah mendapatkan perlindungan maksimal.
GMNI juga menyoroti perbedaan karakteristik ekosistem dan keanekaragaman hayati antara Ujung Kulon dan Alas Purwo. Perbedaan tersebut membutuhkan pengujian ekologis berlapis sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai habitat alternatif.
Kemenhut: Masih Sebatas Wacana Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa gagasan menjadikan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat kedua badak Jawa masih berada dalam tahap wacana.
Kemenhut memang menilai Alas Purwo sebagai salah satu kawasan yang potensial untuk dikaji. Namun, penyebutan lokasi tersebut belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi mengenai penetapan habitat baru ataupun pelaksanaan translokasi.
“Penyebutan Alas Purwo belum merupakan keputusan resmi penetapan lokasi maupun keputusan pelaksanaan translokasi,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi.


















