Istri Cak Imin Disorot, KPK Diminta Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Timwas Haji

GMPH menilai Cak Imin selaku wakil ketua DPR menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh sebab itu, GMPH meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyimpangan anggaran Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR 2024. 

Koordinator GMPH, Adam mengatakan, Cak Imin diduga kuat menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengajak istrinya, Rustini Murtadho masuk dalam rombongan tim pengawas (Timwas) Haji 2024. Menurut dia, tindakan tersebut dianggap memanfaatkan uang negara untuk kegiatan pribadi. 

"Cak Imin melanggar regulasi karena keberangkatan istrinya memakai visa petugas haji sebagaimana digunakan para anggota Timwas Haji 2024. Ini jelas pelanggaran berat yang dilakukan Cak Imin. KPK harus turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan ini," kata Adam usai dmonstrasi di gedung KPK, Senin (28/7/2024) kemarin. 

Adam meminta KPK segera membongkar dan menelusuri siapa saja yang terlibat dalam dugaan kasus penyimpangan tersebut. 

Adam menyebut, keberanian KPK sangat ditunggu publik karena bukti-bukti pelanggaran dianggap sudah sangat jelas, baik dokumen, jejak digital, serta pengakuan sejumlah orang.

"Kita semua tahu Cak Imin memiliki sederet kasus dugaan korupsi. Namun penyelidikan seolah mandek dan bahkan cenderung ada campur tangan masalah politik," pungkasnya.

Sebelumnya, DPR RI yang dipimpin oleh ketua umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) getol menyuarakan soal pansus haji 2024. Pansus ini dibentuk untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang dinilai DPR bermasalah. 

Namun, sejumlah tokoh menilai Cak Imin terlalu mengada-ada soal temuan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di Arab Saudi. Sebab, kenyataannya penyelenggaraan haji tahun ini sukses, nyaris tidak ada persoalan kecuali pelayanan penerbangan yang menjadi tanggung jawab maskapai Garuda Indonesia. 

Alih-alih menyerang Kemenag, masyarakat justru menyorot istri Cak Imin yang berangkat bersama Timwas Haji DPR ke Arab Saudi. 

Beredar kabar, apa yang dilakukan Cak Imin tersebut karena memiliki masalah pribadi dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Manuver tersebut juga bertujuan agar kursi Menag di pemerintahan ke depan diisi kader PKB yakni Jazilul Fawaid. 

Dalam satu kesempatan misalnya, Cak Imin menyebut bahwa persoalan ibadah haji terus berulang setiap tahun tanpa ada penyelesaian yang jelas. Menurut Cak Imin, solusi polemik haji dapat muncul jika Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menjadi menteri agama. 

"Dari dulu tidak ada solusi, setelah satu abad baru ada solusi, yang namanya lempar jumroh bertingkat, kenapa Arafah Mina nggak dibikin bertingkat? Tentu menunggu Pak Jazil menjadi Menteri Agama kira-kira," ujar Cak Imin dalam acara musyawarah kerja nasional dan Harlah PKB ke-26 6 tahun di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024).