Bantah Ketum PBNU, Nusron Wahid Tegaskan Pansus Haji Bukan Keputusan Pribadi

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa DPR dalam melakukan hak-nya membentuk Pansus Angket Haji pasti memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat. Data-data itu kemudian diverifikasi dibuktikan dalam proses angket yang berjalan.

"Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan menteri agama. Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama," ujarnya.

Nusron memastikan Pansus akan bekerja secara profesional, proporsional, kredibel dan bertanggungjawab. Ttidak akan bisa berbuat apa-apa, jika memang Menag benar dalam kebijakannya.

"Sebaliknya Menteri Agama juga tidak akan bisa berkelit jika memang salah. Jadi kita obyektif saja, Orang Jawa bilang; becik ketitik olo ketoro, yang benar akan terlihat dan yang jelek akan ketahuan." ujar Nusron.

Diberitakan sebelumnya, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU, namun dikaitkan dengan Menteri Agama yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian menyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Gus Yahya.