JAKARTA, (ERAKINI) -
Dalam forum tersebut, Prof Ishom menegaskan bahwa keberagaman budaya, tradisi, dan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Menurut dia, pemahaman yang utuh terhadap keberagaman menjadi kunci dalam menjaga persatuan dan harmoni sosial.
“Indonesia termasuk tiga besar negara di dunia dengan tingkat ketaatan beragama tertinggi. Karena itu, nilai toleransi dan kerukunan harus terus dirawat melalui pendidikan dan keteladanan para tokoh agama,” ujar Prof Ishom.
Prof Ishom menuturkan, dukungannya terhadap ajakan PKUB Kemenag agar momentum menjelang akhir tahun 2025 dimanfaatkan sebagai ruang refleksi bersama bagi seluruh elemen masyarakat. Refleksi tersebut, kata dia, penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
Kiai asal Cengkareng, Jakarta Barat itu menilai kerukunan umat beragama sebagai modal sosial paling berharga bagi Indonesia. Kerukunan menjadi pondasi utama bagi persatuan, kedamaian, dan keberlanjutan pembangunan nasional.
“Tanpa kerukunan, kemajuan bangsa akan sulit dicapai. Menjaga harmoni antarumat beragama adalah tanggung jawab kolektif seluruh warga negara,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala PKUB Kemenag RI Muhammad Adib Abdusshomad menjelaskan bahwa Outlook Kerukunan Umat Beragama disusun sebagai instrumen kebijakan berbasis data dan analisis sosial.
“Dokumen ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam merancang program penguatan kerukunan yang berkelanjutan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, diseminasi tersebut melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial-keagamaan. Peserta yang hadir antara lain para rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), penyuluh agama, serta perwakilan komunitas lintas iman dari berbagai daerah.
Sedangkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Kamaruddin Amin dalam pemaparannya menekankan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, baik dari sisi agama, budaya, maupun etnis. Kondisi ini, menurut dia, menuntut adanya manajemen kerukunan yang sistematis, termasuk penguatan mekanisme deteksi dini terhadap potensi konflik sosial berbasis keagamaan.
“Upaya membangun kerukunan tidak cukup berhenti pada diskursus teologis. Kerukunan harus diterjemahkan ke dalam aksi sosial yang nyata, yang mendorong keadilan, solidaritas, dan kerja sama lintas iman di tengah masyarakat,” katanya..
Di sisi lain, Koordinator Staf Khusus Kementerian Agama Ismail Cawidu menyoroti tantangan baru kerukunan beragama di era digital. Ia menilai rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor meningkatnya potensi konflik, terutama akibat penyebaran misinformasi dan disinformasi terkait isu keagamaan.
“Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, termasuk manipulasi gambar dan video, turut memperbesar risiko kesalahpahaman yang dapat memicu ketegangan antarumat beragama jika tidak diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Diseminasi Outlook Kerukunan Umat Beragama 2026 merupakan bagian dari strategi nasional PKUB Kemenag dalam memperkuat harmoni sosial-keagamaan. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut rekomendasi Rapat Kerja Kementerian Agama RI yang menekankan pentingnya langkah sistematis dalam mempersiapkan umat beragama agar mampu menghadapi tantangan masa depan secara moderat, inklusif, dan berorientasi pada perdamaian.
.jpeg)
Selain para pejabat Kemenag, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional, antara lain Penasihat Menteri Agama Komarudin Hidayat, yang membahas arah kebijakan dan strategi penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia.
.jpeg)
