Suasana diskusi publik bertajuk “Menguatkan Reformasi Polri Guna Mendukung Agenda Nasional” yang digelar Deep Talk Indonesia di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2026). (Foto: Ist)
JAKARTA, (ERAKINI) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan serta memperkuat pendekatan humanis kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan keamanan dan ketertiban sebagai fondasi utama.
Dorongan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Menguatkan Reformasi Guna Mendukung Agenda Nasional” yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2026). Forum ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pegiat isu hukum untuk membahas arah reformasi dalam konteks pembangunan nasional dan peningkatan kualitas publik.
Analis intelijen, keamanan, dan pertahanan, Ngasiman Djoyonegoro, mengatakan kehadiran Polri ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan internal institusi. Menurut dia, Polri juga harus berperan aktif dalam membangun masyarakat.
Ia menilai, pemahaman terhadap kebutuhan, karakter, serta dinamika sosial masyarakat menjadi kunci agar fungsi pelayanan dan perlindungan berjalan optimal.
“Terkait dengan reformasi, aspek reformasi kultural yang relevan. Kalau aspek struktural sudah oke. Kalau reformasi Polri diarahkan pada pembahasan tarik-menarik antara di bawah Presiden atau kementerian, menurut saya tidak relevan. Kalau di negara demokrasi seperti Indonesia, Polri paling tepat di bawah Presiden,” ujar Ngasiman.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, memaparkan sejumlah data mengenai tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap Polri.
Dia menyebutkan, survei nasional Litbang Kompas pada Oktober 2025 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 76,2 persen. Sementara itu, survei Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 71 persen.
Selain itu, Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Polri mencapai 76,4 persen pada 2023.
“Survei atau indeks internasional menyebutkan bahwa Indonesia memperoleh skor 89 pada Law and Order Index, menempati peringkat ke-19 dari 144 negara. Selain itu, sebanyak 83 persen masyarakat Indonesia merasa aman berjalan sendiri pada malam hari, yang menunjukkan persepsi keamanan publik berada pada level yang relatif baik. Ini tentu sangat positif,” ujar Ali.
Ali menjelaskan, lembaga yang dipimpinnya juga pernah melakukan survei terkait kinerja Kapolri pada 2022. Hasilnya, sebanyak 70,4 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pembicara ketiga, Ketua Badan Pengurus Indonesia RISK Centre, Julius Ibrani, menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam penegakan hukum.
Dia menyampaikan bahwa reformasi kultural Polri perlu mendorong pola interaksi yang lebih dialogis dengan masyarakat. Pendekatan tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui mediasi, restorative justice, serta penyelesaian masalah berbasis keadilan sosial, bukan semata-mata pendekatan penghukuman.
Menurut Julius, reformasi kultural bukanlah proses instan, melainkan kerja jangka panjang dalam membangun watak dan karakter institusi.
