Kejagung Serahkan Uang Rp6,6 Triliun Hasil Perkara Korupsi ke Pemerintah

Burhanuddin merinci, total uang yang diserahkan mencapai Rp6.625.294.190.469,74. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4.280.328.440.469,74 berasal dari hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan RI.

Sementara itu, sisanya sebesar Rp 2.344.965.750.000 merupakan hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Denda administratif ini berasal dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel,” ujar Burhanuddin.

Dalam struktur Satgas PKH, Jaksa Agung menjabat sebagai Wakil Ketua I Pengarah. Adapun Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah bertindak sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH.

Burhanuddin menjelaskan, pada 2026 terdapat potensi penerimaan negara yang cukup besar dari denda administratif sektor sawit dan pertambangan yang berada di kawasan hutan. 

Dia mengatakan, potensi denda administratif dari perusahaan sawit diperkirakan mencapai Rp 109,6 triliun, sedangkan dari perusahaan tambang sekitar Rp 32,63 triliun.

Satgas PKH sendiri bertugas menagih denda kepada perusahaan yang menanam sawit atau melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal di kawasan hutan negara.

Langkah tersebut dilakukan setelah Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan.