Sebut Warisan Gus Dur Berpihak ke Rakyat, Yenny Wahid Kritik Kebijakan PPN 12 %

Yenny mengutip prinsip yang sering dipegang Gus Dur, Tasharruf al-Imam ala ar-Ra'iyyah manuthun bi al-Maslahah, yang berarti kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakat.

Menurut Yenny, Gus Dur memiliki kepedulian besar terhadap rakyat kecil, yang tercermin dalam berbagai kebijakan saat ia memimpin. Salah satunya adalah keputusan menaikkan gaji pegawai negeri untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. 

"Semua yang dilakukan Gus Dur selama memimpin adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk mempertahankan kekuasaan," tambahnya.

Kritik kebijakan kenaikan PPN

Dalam kesempatan tersebut, Yenny juga menyoroti tantangan ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia. Ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

"Saat ini, harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, dan sekitar 9 juta orang tergerus dari kelas menengah. Konsumsi domestik adalah pilar utama ekonomi Indonesia, namun kebijakan ini justru membebani masyarakat," ujar Yenny.

Ia membandingkan kebijakan Indonesia dengan negara-negara lain seperti Vietnam yang justru menurunkan pajak dan mengurangi jumlah pejabat negara sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat.

"Jika Gus Dur masih ada, beliau pasti akan berdiri di belakang masyarakat dan mengatakan 'Hentikan rencana ini. Prioritaskan kesejahteraan rakyat, turunkan angka korupsi, bukan rakyat yang harus dibebani,'" tegas Yenny.