Tanggapi Isu Pemakzulan Jokowi, Luhut: Sedih, Ada Pejabat Negara yang Berkomentar

Luhut bertutur, saat ini proses pemakzulan presiden jelas tidak bisa dilakukan. Karenanya, Luhut meminta isu tersebut tidak dibikin ribut. Sekali pun Presiden Joko Widodo dimakzulkan sekarang, ucap Luhut, apakah prosesnya bisa dilakukan? 

"Kan nggak bisa, faktornya kan banyak sekali. Jadi ngapain kita bikin keributan politik yang nggak perlu menurut saya," ungkap dia.

Dalam video itu Luhut menegaskan bahwa saat ini tinggal menunggu pencoblosan capres-cawapres 14 Februari 2024. Masyarakat dapat menentukan pilihan sesuai hati nurani.

"Jadi sudahlah. Sekarang tinggal nunggu tanggal 14 Februari nanti pilpres, ya sudah kita tunggu aja, coblos saja sesuai hati nurani kita masing-masing," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud Md yang juga cawapres nomor urut 3. Kedatangan para tokoh itu dilakukan untuk menyampaikan permintaan mengenai pemakzulan Jokowi. Para tokoh tersebut juga meminta Jokowi tak intervensi soap Pemilu 2024.

"Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi," kata Mahfud Md di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024) lalu.

Mahfud kemudian menyatakan bahwa sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD), untuk memakzulkan presiden syaratnya lima. Satu, presiden terlibat korupsi, kedua terlibat penyuapan, ketiga melakukan penganiayaan berat, atau kejahatan berat, misalnya membunuh atau apa dan sebagainya.

"Lalu yang keempat melanggar ideologi negara. Nah yang kelima, melanggar kepantasan, melanggar etika gitu," papar Mahfud.