PBNU Tegaskan Dana Rp100 Miliar yang Sempat Masuk ke Rekening Organisasi Tak Terkait TPPU

Sumantri menjelaskan bahwa sejak awal aliran dana tersebut dicatat dan didokumentasikan oleh staf keuangan PBNU. Ia mengaku sudah mengantisipasi potensi polemik publik terkait sumber dana tersebut, mengingat saat itu Maming sedang berhadapan dengan proses hukum.

“Uang Rp100 miliar itu sejak awal tidak pernah ditutupi. Staf keuangan sudah mencatat dan mendokumentasikan. Saya sudah mengantisipasi peristiwa seperti ini akan terjadi,” ujar Sumantri.

Menurut Sumantri, pembatasan informasi terkait dana tersebut pada saat itu dilakukan karena mempertimbangkan sensitivitas publik. Ia menilai posisi hukum Maming kala itu dapat memicu tafsir negatif terhadap organisasi.

“Kita tahu sensitivitasnya. Bang Maming (Mardani Maming) sedang terkena kasus hukum. Yang terjadi hari ini, tiga tahun lalu sudah saya pikirkan. Karena itu kita coba kanalisasi supaya tidak menimbulkan opini publik yang merugikan NU,” ujarnya.

Sumantri menegaskan bahwa PBNU sebagai institusi tidak terlibat dalam dugaan korupsi maupun proses penggalangan dana yang dilakukan Maming secara pribadi.

“PBNU sama sekali tidak terlibat, baik dalam konteks korupsinya maupun fundraising-nya. Uang yang benar saja tidak terlibat,” kata dia.

Sumantri menyebut, setelah mempertimbangkan potensi risiko reputasi, PBNU meminta Maming menarik kembali sebagian dana tersebut. Menurut Sumantri, kubu Maming mengakui bahwa pengembalian dana dilakukan untuk keperluan operasional pribadi Maming selama menjabat sebagai bendahara umum.

“Sebagian besar dana itu diambil kembali untuk operasional Bang Maming. Itu diakui oleh kubu mereka,” ujar Sumantri.

Sumantri menyatakan bahwa berdasarkan analisa dari tim di PBNU, dana yang disetorkan Maming ke rekening PBNU bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Sumantri merujuk pada periode kasus hukum Maming yang terkait masa jabatannya sebagai Bupati Tanah Bumbu pada 2010-2018, jauh sebelum yang bersangkutan masuk dalam kepengurusan PBNU pada 2022.

“Belakangan terbukti itu bukan uang korupsi. Sangkaan korupsi yang menimpa Maming terjadi saat ia menjadi bupati. Masuk PBNU itu kan 2022,” kata Sumantri.