Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak (tengah) dalam konferensi pers di Kantor BP Haji, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam (Foto: Ahdori/Erakini)
JAKARTA, (ERAKINI) - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti sejumlah persoalan yang mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Salah satu faktor utama penyebab kekacauan, menurutnya, adalah kebijakan penggunaan banyak syarikah atau perusahaan layanan haji di Arab Saudi.
“Tahun lalu hanya ada satu syarikah yang menangani pelayanan jemaah, namun tahun ini jumlahnya menjadi delapan. Hal ini justru menimbulkan kekacauan dan persaingan tidak sehat antar syarikah, serta berdampak pada penurunan kualitas layanan,” ujar Dahnil dalam konferensi pers di Kantor , Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam.
Syarikah adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Arab Saudi, atas persetujuan pemerintah negara asal jemaah, untuk menyediakan layanan haji seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Menurut Dahnil, kehadiran 8 syarikah tahun ini berdampak langsung pada menurunnya mutu layanan bagi jemaah haji Indonesia. Dahnil menuturkan, agar kekacauan tersebut tidak terulang di tahun 2026, pihaknya telah mempertimbangkan hanya akan menggunakan maksimal 2 syarikah pada musim haji 2026.
“Dengan begitu, layanan bisa lebih fokus dan ada sistem pembanding (benchmarking) antar syarikah,” tuturnya.
Dalam konferensi pers tersebut, Dahnil awalnya memaparkan 5 temuan utama BP Haji selama pelaksanaan ibadah haji 2025, terutama saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Pertama, persoalan transportasi masih menjadi sorotan utama. Banyak jemaah Indonesia terpaksa berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina, atau dari Arafah ke Muzdalifah. Bahkan, sejumlah jemaah harus menunggu lama di hotel sebelum diberangkatkan ke Arafah.
“Ini menandakan bahwa pengelolaan transportasi belum maksimal. Padahal, ini aspek vital dalam penyelenggaraan haji,” kata Dahnil.
Kedua, distribusi konsumsi atau katering juga menjadi masalah serius. Dahnil menyebut banyak penyedia katering tidak konsisten dalam menjaga kualitas dan komitmen layanan.
“Dalam dua hingga tiga hari terakhir, kami masih menemukan kasus di mana makanan tidak sampai ke hotel. Akibatnya, jemaah tidak makan pagi, siang, maupun malam,” ucapnya.
Ketiga, ketidaksinkronan dalam data jemaah atau big data juga disebut sebagai sumber kekacauan lainnya. Banyak jemaah yang mengalami kesalahan penempatan hotel hingga kamar.
“Ini akibat pendataan yang tidak tertata rapi sejak dari Indonesia. Jika tak dibenahi, masalah seperti ini akan terus terulang,” tutur Dahnil.
Keempat, kebijakan multisyarikah yang diterapkan tahun ini justru memperkeruh koordinasi dan mengacaukan sistem layanan. BP Haji menilai, lebih sedikit syarikah akan lebih mudah diawasi dan dievaluasi.
Kelima, pelayanan kesehatan menjadi persoalan yang krusial. Klinik Kesehatan Haji (KKH) Indonesia, menurut Dahnil, tidak dapat beroperasi secara optimal meskipun telah diberikan izin terbatas.
“Tenaga medis kita juga masih sangat kurang. Ini adalah problem serius yang harus segera ditangani untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah,” ungkapnya.
Dahnil berharap, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji 2025 dapat menjadi dasar perbaikan yang konkret pada musim haji tahun depan.
