Ada 3 Deputi, Ini Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Haji

Badan Penyelenggara Haji dipimpin oleh Kepala, yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober lalu, yakni KH Moch Irfan Yusuf. Gus Irfan, sapaan akrabnya KH Moch Irfan Yusuf, dibantu oleh Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil.

Adapun susunan organisasi Badan Penyelenggara Haji, terdiri atas:
1. Kepala
2. Wakil Kepala
3. Sekretariat Utama
4. Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri
5. Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri
6. Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan teknis penunjang di lingkungan Badan Penyelenggara Haji, susuai Perpres tersebut, dapat dibentuk  Unit Pelaksana Teknis.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Besaran Organisasi
1. Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 3 Biro
2. Biro terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
3. Dafam hal tugas dan fungsi Biro tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 Bagian.
4. Bagian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
5. Dalam hal tugas dan fungsi Bagian tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2  Subbagian.
6. Ketentuan dikecualikan untuk bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan, dapat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
7. Pembentukan Bagian dan Subbagian dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedeputian:
1. Deputi terdiri atas paling banyak 3 Direktorat.
2. Direktorat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
3. Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 Subdirektorat.
4. Subdirektorat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Inspektorat:
Inspektorat terdiri atas 1 Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.

Pusat:
1. Pusat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
2. Dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan, Pusat dapat dibantu oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.