Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap politik partainya menyikapi hasil Pilkada Serentak 2024 versi hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, Rabu (27/11/2024). Foto: Dok PDIP
"Dalam Pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi Vox Dei. Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya, sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan," kata Megawati Soekarnoputri dalam pernyataannya melalui video, Rabu (27/11/2024) malam.
Megawati menegaskan bahwa prinsip ini telah dijalankan saat ia menjabat sebagai Presiden pada Pilpres 2004, yang menurutnya sebagai pemilu paling demokratis, karena tanpa ada intervensi kekuasaan. Namun, dalam Pilkada Serentak 2024, Megawati melihat adanya ancaman besar terhadap sistem demokrasi Indonesia.
Megawati menilai demokrasi Indonesia saat ini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara.
"Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani. Karena itulah, kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta seluruh rakyat Indonesia. Saya serukan terus-menerus jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran," kata Megawati.
Menurut Megawati, praktik tersebut jelas terlihat di sejumlah wilayah, seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya. Di wilayah-wilayah tersebut, calon kepala daerah yang diusung PDIP kalah dari kandidat lain, berdasarkan hasil hitung cepat perolehan suara oleh lembaga survei.
“Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral,” kata Megawati.
Megawati menyebut sangat mengetahui karakteristik pemilih di Jawa Tengah. Selama ini, provinsi tersebut bahkan sudah dikenal sebagai "Kandang Banteng”, karena banyaknya basis pendukung PDIP.
Akan tetapi, lanjut Megawati, pengerahan aparat negara membuat para pendukung PDIP terbungkam dan tidak bisa menggunakan hak suaranya secara bebas.
“Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan,” kata Megawati.
Megawati menegaskan, praktik lancung tersebut tidak boleh dibiarkan. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan bahwa pelanggaran netralitas bisa diancam dengan pidana penjara.
“Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan,” ucap Megawati.
Untuk itu, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDIP tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan.
"Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur, dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan," tegas Megawati.
