Kuasa hukum Gus Yaqut, Melissa Anggraini (Foto: Ahdori/Erakini).
JAKARTA, (ERAKINI) - Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mampu membuktikan keterlibatan kliennya dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024.
Penilaian tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan hampir 100 saksi dan sejumlah ahli yang telah dihadirkan JPU.
Kuasa hukum Gus Yaqut, Melissa Anggraini, mengatakan, seluruh rangkaian pemeriksaan saksi dan ahli justru mengonfirmasi bahwa tidak ditemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan kliennya dalam tindak pidana sebagaimana didakwakan.
"Kami berpandangan bahwa fakta-fakta persidangan, alat bukti, serta keterangan para saksi dan ahli yang disampaikan di bawah sumpah justru mengonfirmasi apa yang sejak awal kami sampaikan," kata Melissa di PN Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Menurut Melissa, dari hampir 100 saksi yang telah diperiksa, tidak ditemukan fakta yang dapat membuktikan keterlibatan Gus Yaqut, baik dalam dakwaan Pasal 603 maupun Pasal 3, termasuk unsur turut serta dan unsur pidana lainnya.
Dia kemudian membeberkan sejumlah fakta persidangan yang menjadi dasar penilaian tim kuasa hukum.
Pertama, Melissa menegaskan, tidak ada aliran uang kepada Gus Yaqut sebagaimana yang dituduhkan dalam dakwaan.
Dia menyebut, keterangan para saksi telah menjelaskan bahwa tidak ada uang yang diterima mantan Menag tersebut. Hal itu, menurut dia, juga sejalan dengan kesimpulan dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Seluruh keterangan saksi telah menjelaskan bahwa tidak ada uang serupiah pun yang mengalir kepada Yaqut. Bahkan, fakta ini sejalan dengan kesimpulan dalam laporan BPK," ujarnya.
Melissa mempertanyakan pencantuman dugaan aliran uang sebesar 271.500 dollar AS dalam dakwaan, sementara kesimpulan pemeriksaan BPK menyatakan tidak terdapat aliran uang kepada Gus Yaqut.
Melissa menilai, tuduhan mengenai plotting atau pengaturan kuota yang sebelumnya dicantumkan dalam dakwaan tidak pernah terbukti selama persidangan.
Kedua, tim kuasa hukum juga mempertanyakan bukti percakapan antara Gus Yaqut dan mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief yang dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Percakapan itu sebelumnya disebut-sebut berisi arahan pembagian kuota haji tambahan dengan skema 50:50 sebelum adanya pertemuan atau arahan Presiden.
Menurut Melissa, percakapan tersebut bahkan dicantumkan dalam LHP BPK lengkap dengan waktu dan tanggal sehingga seolah-olah benar-benar terjadi. Namun, ketika diuji dalam persidangan, bukti percakapan tersebut tidak ditemukan.
"Klien kami secara tegas menyatakan tidak pernah melakukan percakapan maupun memberikan arahan sebagaimana dituduhkan. Dengan demikian, validitas bukti tersebut patut dipertanyakan secara serius," ujar Melissa.
Ketiga, Melissa menyebut keterangan para saksi juga membantah adanya perintah maupun arahan dari Gus Yaqut terkait pembagian kuota dan pemberangkatan jemaah haji yang dianggap tidak sesuai regulasi.
Dia menegaskan, tidak ada fakta persidangan yang membuktikan kliennya terlibat dalam perbuatan sebagaimana dikonstruksikan JPU dalam dakwaan.
Atas dasar itu, Gus Yaqut akan memberikan penjelasan secara langsung dalam pemeriksaan sebagai terdakwa. Melissa mengatakan, kliennya juga akan menjelaskan alasan tidak memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan sebelumnya karena sejak awal merasa tidak memiliki keterkaitan dengan perbuatan yang dituduhkan.
Keempat tim kuasa hukum menyoroti konstruksi perkara yang mengaitkan persoalan pembagian kuota haji tambahan dengan kerugian keuangan negara. Melissa mengatakan, sejumlah ahli yang dihadirkan dalam persidangan telah menjelaskan bahwa objek persoalan dalam perkara tersebut adalah kuota haji, bukan instrumen keuangan.
"Para ahli telah menerangkan bahwa objek persoalan dalam perkara ini adalah kuota haji, bukan instrumen keuangan. Dana haji juga bukan merupakan dana milik negara. Tidak ada kekurangan keuangan negara akibat pengelolaan kuota sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara ini," tuturnya.
Melissa menyinggung belum adanya jemaah haji yang dihadirkan sebagai pihak yang dirugikan dalam persidangan, meskipun KPK sebelumnya membuka ruang pengaduan bagi jemaah yang merasa dirugikan.
Menurut Melissa, tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah pada 2024 tidak mengganggu antrean jemaah yang masuk dalam kuota dasar sebanyak 221.000.
Dia menjelaskan, pemerintah menerima tambahan kuota ketika manifestasi dan persiapan pemberangkatan jemaah telah berjalan. Tambahan tersebut memungkinkan sebagian jemaah yang seharusnya berangkat pada 2025 dimajukan menjadi 2024.
Adapun kuota reguler yang diberangkatkan hanya 10.000 jemaah karena mempertimbangkan kapasitas dan kesiapan pelayanan. Bahkan, menurut Melissa, apabila tambahan kuota yang diterima mencapai 30.000, kapasitas pemberangkatan jemaah reguler tetap hanya 10.000.
Dia menegaskan, kebijakan tersebut mempertimbangkan keselamatan, keamanan, dan kelayakan pelayanan bagi jemaah sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Haji.
Kelima, Melissa menilai persoalan kebijakan administratif seorang menteri tidak boleh serta-merta dikonstruksikan sebagai tindak pidana tanpa pembuktian unsur-unsur pidana.
Menurut dia, apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan kebijakan administrasi, pengujiannya harus ditempatkan dalam mekanisme hukum administrasi, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai kewenangannya.
Dia juga mengingatkan bahwa label extraordinary crime atau kejahatan luar biasa tidak boleh dijadikan alasan bagi aparat penegak hukum untuk bertindak di luar kewenangan.
"Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara prematur. Ada batas kewenangan, aturan, regulasi, serta unsur-unsur pasal yang wajib dibuktikan," ujarnya.
Melissa menyinggung keterangan ahli yang menyatakan bahwa apabila terdapat perpindahan uang dari pihak swasta kepada pejabat publik di lingkungan Kemenag, konstruksi pasal yang relevan harus dilihat dari unsur suap atau gratifikasi, bukan otomatis dipaksakan sebagai perkara kerugian keuangan negara.
Dia menegaskan, seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti di persidangan.
Sebagaimana diketahui, persidangan kali ini mengagendakan pemeriksaan terdakwa. Dalam perkara tersebut, Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya yang akan saling memberikan keterangan dalam persidangan.
Perkara ini berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024. Keputusan tersebut mengatur pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler.
Adapun sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota di ruang sidang Prof Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.