Kementerian P2MI Jajaki Pengiriman Kembali Pekerja Migran Sektor Domestik ke Arab Saudi

Musaned adalah suatu platform, atau lembaga resmi untuk layanan rumah tangga dan program ketenagakerjaan di bawah Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi.

Direktur Kemitraan Strategis Musaned Saudi Arabia, Wafi Assiri, menyatakan bahwa pekerja migran sektor domestik di Arab Saudi mencapai 4,5 juta dengan keberangkatan mandiri sekitar 97%.  Sekitar 4,5 juta pekerja migran sektor domestik tersebut direkrut oleh 2,4 juta employers atau pengguna jasa di Arab Saudi.

“Artinya, pekerja migran sektor domestik telah mencapai 1/3 dari total sektor pekerjaan di Arab Saudi. Jumlah tersebut sangat besar sampai mengalahkan sektor lainnya, Pemerintahan Arab Saudi ingin mengarahkan penempatan sektor domestik agar terkelola dengan baik dan tidak lepas kendali,” ucapnya.

Maka itu, Wafi melanjutkan, Pemerintah Arab Saudi ingin bertransformasi terhadap alur proses penempatan pekerja migran sektor domestik, termasuk Indonesia, dengan tujuan akhir peningkatan kualitas pekerja migran yang direkrut, kepuasan bilateral yang terjamin, serta Arab Saudi ingin menjadi panutan perekrutan sektor domestik di dunia.

“Bagaimana kami mewujudkan capaian tersebut? Kami akan mulai dari digitalisasi identitas dan perbankan elektronik dalam penggajian, kemudian mengurangi durasi dan biaya rekrutmen, pengawasan visa masuk, pengelolaan kedatangan calon pekerja migran di bandara,” ungkapnya.

Pemerintah Arab Saudi juga berencana meminimalisir eksploitasi dengan sistem kontrak, minimal dua tahun. Tujuannya adalah, bagi pekerja migran yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijalani boleh memilih antara lanjut, pindah, atau pulang.

“Pemerintah Arab Saudi menyewa konsultan ketenagakerjaan, semua keputusan tadi berdasar analisis dari berbagai negara asal pekerja migran, termasuk Filipina yang terkenal dengan pengelolaan pekerja migrannya. Pemerintah Arab Saudi ingin menempatkan diri di mata global terhadap pengelolaan tenaga kerja migran,” ucapnya.

Sementara Wamen Christina menyebutkan, bahwa  Kementerian P2MI harus memverifikasi dan mengkaji sistem yang dipresentasikan Musaned. Karena, Arab Saudi masih memberlakukan sistem syarikah atau perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi.

“Jangan sampai jika penempatan Arab Saudi berjalan, kita semua terkendala masalah teknis yang beririsan kepada dua aturan,” pungkasnya.

Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Dwi Setiawan Susanto, mengapresiasi pihak Arab Saudi yang berbenah dalam pengelolaan pekerja migran sektor domestic. Namun, ia memiliki perspektif pada sub-sektor domestik.

“Ada baiknya jika Arab Saudi memiliki kurikulum untuk dijadikan panduan pelatihan kami. Kurikulum tersebut memuat kebutuhan keahlian spesifik untuk sub-sektor domestik, seperti bagaimana kualifikasi driver, helper, cook, babysitter dan lain sebagainya,” tandasnya.

Diketahui, pemerintah pada 2015 melakukan moratorium atau penghentian dan pelarangan penempatan pekerja migran Indonesia di kawasan Timur Tengah menyusul adanya sejumlah kasus. Moratorium itu tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.